Selasa 05 Mei 2020, 07:07 WIB

Ombudsman Minta Pemprov DKI Salurkan Bansos Tahap 2

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ombudsman Minta Pemprov DKI Salurkan Bansos Tahap 2

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Petugas RT setempat membawa paket bantuan sosial dari pemerintah untuk disalurkan ke warga di kawasan Koja, Jakarta.

 

PELAKSANAAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta telah diperpanjang. PSBB tahap dua berlaku mulai 24 April hingga 22 Mei, melanjutkan PSBB tahap 1 yang berlangsung pada 10-23 April.

Meski PSBB telah diperpanjang dan mulai berjalan, Pemprov DKI justru menunda pencairan bantuan sosial (bansos) dengan alasan memperbaiki data dan baru akan membagikannya menjelang lebaran. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyayangkan hal tersebut.

Terlepas dari kesalahan penyaluran yang mencapai 1,6% dari total bansos yang dibagikan kepada sebanyak 1,2 juta KK, bansos tahap 2 harus tetap disalurkan.

Baca juga: Langgar PSBB, 168 Pabrik di DKI Disegel

"Apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI di tahap 1 itu sudah sangat baik. Meskipun ada kesalahan mendekati 2% itu bisa dikatakan masih wajar. Menurut saya, lakukan saja penyaluran bansos sambil terus memperbaiki data dan dua-duanya berjalan paralel," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).

Selain itu, Pemprov DKI juga beralasan saat ini sedang diadakan penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial. Teguh memandang meski demikian, Pemprov DKI tetap bisa menyalurkan bansos tahap 2.

Teguh beralasan target sasaran penerima bansos dari Kemensos berbeda dengan Pemprov DKI.

"Misal, dia adalah penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Setelah dia dapat dari Pemprov, dia tidak dapat lagi dari Kemensos. Jadi meski basis datanya sama, targetnya bisa tetap dibedakan. Jadi harusnya Pemprov DKI tetap salurkan saja," jelas Teguh.

Penyaluran bansos dari pemerintah pusat juga tidak bisa menjamin 100% tepat sasaran. Ia khawatir masih banyak warga yang tidak tersentuh bansos justru akan membuat kepatuhan terhadap PSBB menurun.

"Saya khawatir bila ditunda dan masih banyak warga yang belum mendapat bantuan justru mendorong mereka nekat keluar rumah mencari penghasilan. Ini justru berbahaya karena bisa meningkatkan risiko penularan covid-19," tegasnya. (OL-1)

Baca Juga

AFP

PKS Protes Rencana Attaruk Jadi Nama Jalan di DKI

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 22:24 WIB
Khoirudib mengatakan rekam jejak dan sejarah Attaturk sangat merugikan kaum...
Dok MI

Polisi Tetapkan Supervisor dan Debt Collector Tersangka Pinjol Ilegal di Jakbar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 21:18 WIB
Wisnu menyebut 56 orang pegawai lainnya masih dilakukan pendalaman penyelidikan di Mapolres Metro Jakarta...
Antara

Wagub DKI: Lokasi Sirkuit Formula E Diputuskan Bulan Ini

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 19:55 WIB
Pemprov DKI sudah menyiapkan lima lokasi untuk ajang balap mobil listrik Formula E. Nantinya, utusan Formula E meninjau langsung lokasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya