Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasrullah mengirimkan pesan WhatsApp kepada seluruh pimpinan DPRD DKI dan anggota untuk meminta penundaan pemilihan wakil gubernur (pilwagub) DKI Jakarta. Ia meyakini, Covid-19 bisa kelar ditangani sebelum Ramadan tiba.
"Kita undur pemilihan wakil gubernur setelah masa darurat bencana Covid-19 ini. Saya berkeyakinan, Insya Allah menjelang Ramadan, mudah-mudahan Covid-19 ini akan berlalu, asal penanganannya dilakukan dengan konsisten dan baik," pesan Nasrullah kepada pimpinan DPRD dari Gerinda, M Taufik, Jakarta, Jumat (3/4).
Baca juga: Selain Bantuan ke Warga, DPRD Minta Tenaga Medis Diperkuat
Pemilihan wagub, katanya, tidak sesederhana paripurna biasa yang sifatnya hanya mendengarkan pidato gubernur atau pemandangan umum fraksi. Pemilihan wagub pun sudah disepakatin pada Senin (6/4) mendatang.
"Dalam pemilihan itu akan banyak melibatkan orang, interaksi yang aktif dan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan melelahkan," ujar Nasrullah.
Nasrullah menyebut banyak anggota dewan yang sependapat dengannya. Ia ingin saat ini DPRD dan Pemprov DKI fokus pada penanganan Covid-19. Menurutnya, apabila wagub terpilih pun juga tidak langsung membantu Gubernur Anies Baswedan.
"Wakil gubernur yang terpilih pun nanti tidak akan bisa bekerja langsung, karena akan terkait prosedur pengangkatan dan koordinasi kerja. Secara pribadi, saya mohon kepada para Pimpinan dan Panlih waktu pemilihannya diundur dan mengambil waktu yang aman," tukas Nasrullah. (OL-6)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved