Survei Cawagub DKI Unggulkan Nurmanjah Lubis Dari Riza Patria

CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis atau yang akrab disapa Ancah unggul dari pesaingnya politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berdasarkan survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) yang dilakukan pada 9-16 Februari lalu.

Sebanyak 55% warga memilih Ancah. Anggota DPRD DKI periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu dinilai memiliki kapabilitas sebagai wagub untuk mendampingi Anies Baswedan di sisa 2 tahun periode jabatannya. Ancah unggul dalam jajak pendapat berupa pertanyaan terbuka atau top of mind.

"Dari metode top of mind nama Ancah keluar sebagai jawaban 55% responden. Sementara Riza Patria hanya dipilih 16%. Sisanya terdapat nama Wali Kota Surabaya Tri Risma Hariani, hingga AHY," kata peneliti LKSP Hafidz Muftisany dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2).

Dalam survei dengan objek kriteria cawagub yang diinginkan, sebanyak 41% ingin cawagub yang memiliki kapabilitas, 38% ingin memiliki cawagub yang memiliki figur kepemimpinan yang baik, 14% ingin cawagub yang memiliki kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan 7% ingin cawagub yang memiliki kedekatan dengan warga.

"Ancah mengungguli Riza Patria di semua indikator itu," kata Hafidz.

Dalam kesempatan yang sama ahli tata kota Yayat Supriyatna yang sebelumnya juga pernah menjadi anggota panel seleksi cawagub DKI berpendapat yang sama. Ancah dinilai memiliki kriteria yang paling mendekati cocok untuk menjadi cawagub DKI. Sebab, Ancah ternyata berpengalaman sebagai anggota DPRD DKI dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

"Ada baiknya yang menjadi wagub itu yang paham birokrasi dan paham anggaran. Karena anggaran DKI ini luar biasa besar. Harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat Jakarta," tandasnya.

baca juga: 61% Warga DKI Tahu Pemilihan Wagub DKI

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun menyebut hasil survei tidak akan berpengaruh pada hasil pemilihan wagub. Karena pemilihan dilakukan oleh DPRD DKI sesuai Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Yang jadi pertanyaan adalah pemilihan ini untuk siapa? Untuk rakyat atau anggota dewan? Sebab, rakyat tidak dilibatkan. Sementara anggota dewan mungkin sudah mendapat amanat dari pimpinan pusat partainya. Jadi pertanyaan besarnya ini. Apakah bisa anggota dewan tetap memilih dengan hati nurani demi kepentingan Jakarta," ungkapnya.(OL-3)