Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MENJELANG dibukanya masa pendaftaran bakal calon wali kota Pilkada Kota Depok 2020, elektabilitas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengungguli Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna.
Demikian disebutkan dari hasil survei exit pollyng yang dilakukan Lembaga Survei Independen Center For Social Political Economic And Law Studies (CESPELIS). Survei dilakukan pada 16-19 Januari 2020 dengan sample di 11 kecamatan yang diambil acak.
Berdasarkan survei itu, Hardiono meraih 36, 4 persen unggul 13, 8 persen dari Petahana Idris Abdul Shomad yang meraih 22, 6 persen.
Elektabilitas Hardiono juga lebih tinggi dibandingkan bakal calon potensial lainnya, Hafidz Nasir 17,3 persen, Pradi Supriatna 14, 0 persen, Quonta 14,O persen dan Farabi 1,7 persen.
Koordinator Publisitas CESPELS Abdul Rohim Marbun mengatakan survei yang dilakukan di 11 kecamatan dengan jumlah responden 658 orang, menunjukkan persepsi warga dalam 5 tahun Idris dan Pradi memimpin Kota Depok pencapaian pembangunan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya masih berkutat diangka 48, 88 persen.
Adapun untuk aspek pembangunan infrastruktur 43 persen masyarakat menilai buruk
Hasil survei, juga memetakan tiga permasalahan utama yang paling meresahkan warga Kota Depok. Pertama, kemacetan, dimana 28,9 persen masyarakat menilai ini adalah masalah yang sangat krusial, 26,1 persen menilai kemacetan adalah madalah yang sangat utama dan hanya 18 persen yang menilainya tak masalah.
Soal pengangguran, 21 persen warga Kota Depok menganggap menjadi masalah yang sangat serius, 34 persen menilai serius. Hanya 14,3 persen warga Kota Depok yang menilai pengangguran tidak masalah. Masalah serius ketiga, kurangnya tingkat kepercayaan terhadap kepala daerah, banyak janji,-janji
Rohim menjelaskan dalam 20 tahun usia Kota Depok berbagai masalah sangat banyak dihadapi. Dari mulai kemacetan, sampah, pendidikan, kesehatan. Belum lagi pengangguran, kejahatan, narkoba dan seks bebas menjadi latar belakang timbulnya keresahan masyarakat Kota Depok. (OL-13)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved