Revitalisasi TIM Disebut Genosida Kebudayaan

RATUSAN ribu pekerja seni harus kehilangan mata pencaharian mereka akibat revitalisasi Taman Ismail Marsuki (TIM), Jakarta Pusat. Ruang berekspresi itu dihancurkan dan diperkirakan baru rampung dua tahun mendatang.

"Seniman dan pekerja budaya kehilangan alat, ruang, dan medium ekspresi. Proses pembangunan kebudayaan pun diasasinasi. Kami menyebutnya Genosida Kebudayaan," ucap mantan Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Noorca Massardi lewat keterangan tertulis, Kamis (13/2).

Noorca menyebut para seniman menolak keras revitalisasi TIM. Penolakan sudah berlangsung selama berbulan-bulan lewat silent movement atau acara seni gerilya.

Mereka protes. Sebagai pemangku kepentingan utama pusat kesenian Jakarta, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan revitalisasi TIM.

"Gagasan tentang revitalisasi bisa jadi bagus maksud dan tujuannya, tapi bagaimana bentuk dan apa dasar (visioner) yang dimaksud, dua istilah itu tidak kami mengerti," kata Noorca.

Baca juga: Mengembalikan Marwah Ondel-Ondel sebagai Ikon DKI

Noorca menyoroti ditekennya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 yang memberi wewenang kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola TIM menjadi kawasan komersial. Sehingga TIM bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kerja kebudayaan tidak menjadi beban APBD.

"Dengan membangun hotel bintang lima tujuh lantai yang belakangan mereka gelincirkan terminologinya secara peyoratif menjadi wisma. Tapi esensinya tetap hotel bintang lima," sambung Noorca.

Noorca menegaskan pemerintah diwajibkan membiayai kegiatan kebudayaan sebagai obligasi konstitusional dan kultural, bukan menjadi beban.

Lebih tepatnya, kata dia, investasi pembangunan imaterial (infrastruktur non-fisik) sebagai sisi lain mata uang pembangunan material (infrastruktur fisik).

Noorca bersama Forum Seniman Peduli TIM didukung pekerja seni-budaya dan simpatisan akan terus melakukan silent movement sebagai penegasan tiga hal yaitu menolak pembangunan hotel di TIM, menolak Jakpro mengelola TIM, dan mencabut Pergub Nomor 63 tahun 2019. (OL-1)