Sekda Depok Siap Tanding di Pilkada Depok 2020

SEKRETARIS daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono bakal maju dalam Pilkada Kota Depok 2020. Dia siap mundur dari jabatannya saat ini dan berhenti dari aparatur sipil negara (ASN).

"Dengan Rahmat Tuhan dan seizin Allah, apabila kepercayaan masyarakat dapat ridho, maka saya sebagai umat Islam dan tentunya juga sebagai warga masyarakat saya ingin menyampaikan kesiapan saya, " ujar Hardiono kepada Media Indonesia di Balai Kota Depok, Selasa (11/2).

Hardiono mengaku sudah mendapat sinyal dukungan dari beberapa partai politik (parpol). Pada pendaftaran pasangan calon walikota-wakil walikota pada 8 Juli mendatang, dirinya siap mundur dari jabatannya.  "Saya jalankan undang-undang dan nyatakan berhenti sebagai ASN. Kan, harus begitu," kata Hardiono.

Hardiono menyebut, jika terpilih menjadi Walikota Depok kelak,  berjanji akan membalas kepercayaan masyarakat dengan membangun Kota Depok yang lebih baik.

"Saya serahkan kepercayaan kepada proses parpol dan proses pemilihan melalui parpol. Saya siap bekerja keras dan siap untuk mengabdi apabila Allah memberikan amanah kepada saya dan warga masyarakat memberikan kepercayaan," ujar mantan Kepala Bapeda yang kini berganti nama menjadi Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Depok.

Hardiono merupakan salah satu kandidat yang diusung oleh sejumlah parpol menjadi bakal calon Walikota Depok. Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna selaku petahana kepala daerah digadang-gadang juga masuk kedalam radar calon walikota.

Sejumlah parpol mewacanakan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan duet Hardiono dan Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua II DPRD Kota Depok.

Hardiono mengatakan akan tunduk dan patuh terhadap keputusan partai, siapapun yang dicalonkan sebagai wakilnya di Pilkada mendatang.

Kemampuan Hardiono sebagai Sekda memiliki ketegasan. Ia dikenal tidak cuma memberikan perintah ke bawahan, tapi juga seringkali terjun ke lapangan. Selain itu, dia tidak mudah mengubah ketegasan dan keputusan yang dikeluarkannya dalam menata birokrasi agar lebih baik. (OL-13)