Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis, mengakui masalah anggaran khusus penanganan banjir di APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai relatif memang masih kurang.
Dia mengatakan, keberpihakan terhadap penanganan banjir termasuk dari segi alokasi anggaran memang jauh dari kata mencukupi.
Pria yang akrab disapa Ancah ini mengibaratkan, anggaran penanganan banjir yang tidak terlalu diprioritaskan ini layaknya pada zaman Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang kurang mementingkan transportasi Jakarta (transjakarta).
"Jadi kayak waktu Bang Foke (Fauzi Bowo) istilahnya keberpihakan ke busway kan dulu masih kurang. Nah kalau kaitan dengan alokasi dana untuk banjir ini, saya setuju. Mungkin nanti pada perubahan APBD tahun 2020," ujar Nurmansjah, di Jakatta, Jumat (7/2).
"Karena masalah banjir sangat krusial dan ekstrem persoalannya, keberpihakan itu enggak bisa ditawar lagi bahwa ini harus maksimum, jangan sampai ada dikurangi dengan hal-hal enggak prioritas," lanjutnya.
Nurmansjah bahkan berpendapat bahwa pergelaran balap mobil listrik Fomula E tidak terlalu penting maka bisa ditunda dan anggarannya bisa digunakan untuk banjir.
"Kalau Formula setelah ditimbang, kalau harus ditunda, ya sudah enggak masalah. Saya belum tau secara detail berapa. Yamg jelas opini pribadi, kalau terpilih, keberpihakan pemda terhadap permasalahan penanggulangan banjir ini harus secara umum," kata dia.
Dia mengakui anggaran penanggulangan banjir saat ini memang tergolong kecil.
"Karena memang enggak bisa digunakan dengan dana yang sedikit, harus dengan dana yang secara optimal supaya kondisi banjir ini tidak terjadi lagi. Mengurangi genangan-genangannya," ujarnya.
Diketahui, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari APBD DKI Jakarta total Rp87,95 triliun. (OL-8)
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved