Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis, mengakui masalah anggaran khusus penanganan banjir di APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai relatif memang masih kurang.
Dia mengatakan, keberpihakan terhadap penanganan banjir termasuk dari segi alokasi anggaran memang jauh dari kata mencukupi.
Pria yang akrab disapa Ancah ini mengibaratkan, anggaran penanganan banjir yang tidak terlalu diprioritaskan ini layaknya pada zaman Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang kurang mementingkan transportasi Jakarta (transjakarta).
"Jadi kayak waktu Bang Foke (Fauzi Bowo) istilahnya keberpihakan ke busway kan dulu masih kurang. Nah kalau kaitan dengan alokasi dana untuk banjir ini, saya setuju. Mungkin nanti pada perubahan APBD tahun 2020," ujar Nurmansjah, di Jakatta, Jumat (7/2).
"Karena masalah banjir sangat krusial dan ekstrem persoalannya, keberpihakan itu enggak bisa ditawar lagi bahwa ini harus maksimum, jangan sampai ada dikurangi dengan hal-hal enggak prioritas," lanjutnya.
Nurmansjah bahkan berpendapat bahwa pergelaran balap mobil listrik Fomula E tidak terlalu penting maka bisa ditunda dan anggarannya bisa digunakan untuk banjir.
"Kalau Formula setelah ditimbang, kalau harus ditunda, ya sudah enggak masalah. Saya belum tau secara detail berapa. Yamg jelas opini pribadi, kalau terpilih, keberpihakan pemda terhadap permasalahan penanggulangan banjir ini harus secara umum," kata dia.
Dia mengakui anggaran penanggulangan banjir saat ini memang tergolong kecil.
"Karena memang enggak bisa digunakan dengan dana yang sedikit, harus dengan dana yang secara optimal supaya kondisi banjir ini tidak terjadi lagi. Mengurangi genangan-genangannya," ujarnya.
Diketahui, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari APBD DKI Jakarta total Rp87,95 triliun. (OL-8)
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Presiden PKS Almuzammil Yusuf telah membentuk struktur kepengurusan baru partai yang dipimpinnya. Mereka akan segera sowan ke Presiden Prabowo
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, secara resmi menetapkan jajaran pengurus DPP terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved