Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurmansjah Lubis, mengakui masalah anggaran khusus penanganan banjir di APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai relatif memang masih kurang.
Dia mengatakan, keberpihakan terhadap penanganan banjir termasuk dari segi alokasi anggaran memang jauh dari kata mencukupi.
Pria yang akrab disapa Ancah ini mengibaratkan, anggaran penanganan banjir yang tidak terlalu diprioritaskan ini layaknya pada zaman Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang kurang mementingkan transportasi Jakarta (transjakarta).
"Jadi kayak waktu Bang Foke (Fauzi Bowo) istilahnya keberpihakan ke busway kan dulu masih kurang. Nah kalau kaitan dengan alokasi dana untuk banjir ini, saya setuju. Mungkin nanti pada perubahan APBD tahun 2020," ujar Nurmansjah, di Jakatta, Jumat (7/2).
"Karena masalah banjir sangat krusial dan ekstrem persoalannya, keberpihakan itu enggak bisa ditawar lagi bahwa ini harus maksimum, jangan sampai ada dikurangi dengan hal-hal enggak prioritas," lanjutnya.
Nurmansjah bahkan berpendapat bahwa pergelaran balap mobil listrik Fomula E tidak terlalu penting maka bisa ditunda dan anggarannya bisa digunakan untuk banjir.
"Kalau Formula setelah ditimbang, kalau harus ditunda, ya sudah enggak masalah. Saya belum tau secara detail berapa. Yamg jelas opini pribadi, kalau terpilih, keberpihakan pemda terhadap permasalahan penanggulangan banjir ini harus secara umum," kata dia.
Dia mengakui anggaran penanggulangan banjir saat ini memang tergolong kecil.
"Karena memang enggak bisa digunakan dengan dana yang sedikit, harus dengan dana yang secara optimal supaya kondisi banjir ini tidak terjadi lagi. Mengurangi genangan-genangannya," ujarnya.
Diketahui, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2020 hanya 1,1 persen dari APBD DKI Jakarta total Rp87,95 triliun. (OL-8)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved