Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI dibekali dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih besar, warga DKI Jakarta ternyata masih kalah bahagia dengan warga kabupaten Badung, Bali yang APBDNnya tak lebih dari 10% APBD DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan kedua daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta hanya 80,46 dengan indeks kebahagian di angka 71,33. Sedangkan IPM Badung sudah diangka 80,57 dan indeks kebahagianya sebesar 76,14.
"Padahal kita ketahui bersama APBD DKI (2020) sebesar Rp87,9 triliun semntara (APBD) Kabupaten Badung Hanya Rp6,3 triliun," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (1/2).
Gembong mengatakan Kabupaten Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non-Komersial dan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) Rp5,3 triliun..
Baca juga : Polisi Gencarkan Patroli di Apartemen Kalibata City
Sementara itu, katanya, kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.
"Tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya," imbuh Gembong.
Mengingat APBD DKI Jakarta yang sangat besar mencapai Rp87,9 triliun, harusnya bisa berpihak kepada rakyat yang masih kategori pra-sejahtera. Oleh karenanya, kata Gembong, sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra-sejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran.
"Contoh program yang konkrit nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, “bedah rumah” yang bisa disubsidi oleh pemprov sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di Jakarta," ujarnya.
Gembong juga menyebut bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai Acuan Rel Pembangunan. Sementara DKI Jakarta Hampir tidak memiliki Konsep Induk seperti itu. (OL-7)
Fleksibilitas waktu tetap dijaga sesuai dengan dinamika hasil isbat.
Pembangunan taman kecil merupakan langkah awal yang lebih konkret daripada memaksakan proyek taman besar yang seringkali terkendala pembebasan lahan.
Waspada cuaca panas ekstrem di Jakarta! Dinkes DKI ingatkan risiko heatstroke dan dehidrasi. Simak kelompok paling rentan serta tips menjaga kesehatan di tengah suhu tinggi hari ini.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved