Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI dibekali dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih besar, warga DKI Jakarta ternyata masih kalah bahagia dengan warga kabupaten Badung, Bali yang APBDNnya tak lebih dari 10% APBD DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan kedua daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta hanya 80,46 dengan indeks kebahagian di angka 71,33. Sedangkan IPM Badung sudah diangka 80,57 dan indeks kebahagianya sebesar 76,14.
"Padahal kita ketahui bersama APBD DKI (2020) sebesar Rp87,9 triliun semntara (APBD) Kabupaten Badung Hanya Rp6,3 triliun," kata Gembong di Jakarta, Sabtu (1/2).
Gembong mengatakan Kabupaten Badung sudah mampu menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh segmen non-Komersial dan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) Rp5,3 triliun..
Baca juga : Polisi Gencarkan Patroli di Apartemen Kalibata City
Sementara itu, katanya, kemampuan DKI Jakarta dalam menggenjot PAD masih sangat lemah dan disinyalir terjadinya banyak kebocoran.
"Tata kelola pemerintahan DKI Jakarta sudah pada angka kritis karena dibandingkan dengan pemerintahan setingkat kabupaten saja tidak bisa mengimbangi apalagi melampauinya," imbuh Gembong.
Mengingat APBD DKI Jakarta yang sangat besar mencapai Rp87,9 triliun, harusnya bisa berpihak kepada rakyat yang masih kategori pra-sejahtera. Oleh karenanya, kata Gembong, sangat dibutuhkan akurasi data seberapa banyak sebenarnya warga Jakarta yang masih kategori pra-sejahtera, sehingga delivery programnya menjadi tepat sasaran.
"Contoh program yang konkrit nyata menyentuh kebutuhan masyarakat pra-sejahtera, “bedah rumah” yang bisa disubsidi oleh pemprov sehingga tidak ada lagi kita temukan rumah tidak layak huni di Jakarta," ujarnya.
Gembong juga menyebut bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Badung menggunakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai Acuan Rel Pembangunan. Sementara DKI Jakarta Hampir tidak memiliki Konsep Induk seperti itu. (OL-7)
BMKG bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta serta TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta dan sekitarnya
BMKG, TNI AU, dan BPBD DKI Jakarta gelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) 16-22 Januari 2026 untuk cegah bencana hidrometeorologi di Jabodetabek.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved