DKI Bersikukuh Kontraktor Revitalisasi Monas tak Bermasalah

KEPALA Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda menyatakan tidak ada masalah terkait pemenang tender perusahaan kontraktor revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara.

Meski kantor kontraktor tersebut berupa virtual office, kata Blessmiyanda, sudah mengantongi izin beroperasi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.

"Tugas dari BPPBJ adalah mengklarifikasi bahwa perizinan itu memang legal. Virtual Office itu kewenangan PTSP. Yang penting bagi kami adalah outputnya adalah perizinan resmi yang dikeluarkan pemerintah," kata Blessmiyanda saat dihubungi, Kamis (23/1).

Keterangan Blessmiyanda ini menjawab soal tudingan PSI terkait keberadaan kantor PT Bahana Prima Nusantara yang dianggap abal-abal. Pemprov DKI juga memastikan sudah mengecek seluk beluk kapasitas kontraktor tersebut.

Baca juga : Pemprov DKI Beri Kepastian Moratorium Proyek Monas Pekan Depan

"Kami sudah survei. Sudah kita survei sampai ke Padang soal mereka bangun Masjid Agung. Kita klarifikasi, cek perizinan, it's oke tidak ada masalah," jelas Blessmiyanda.

"Kita pegang yang menjadi bukti nyata di depan kami. Itu yang kita ikuti. Kita kan bekerja bukan berdasarkan itu (argumentasi) tapi berdasarkan bukti dukung yang jelas," lanjutnya.

Blessmiyanda lalu menerangkan biaya tender untuk revitalisasi Monas ialah Rp71,3 miliar. Angka tersebut termasuk dalam kelas menengah yakni dari Rp10 miliar hingga Rp100 miliar. Dimana, termasuk dalam kategori UMKM.

"Pandangan yang mengatakan Rp71 miliar kantornya harus bagus, tidak berdasar. Kita bicaranya tentang ketentuan, yaitu Perpres 16 tahun 2018 dan Permen PUPR No 7 tahun 2019 jadi ketentuan itu yang kita ikuti," tutur Blessmiyanda. (OL-7)