Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Polda Metro Jaya mendalami pennyebab runtuhnya gedung empat lantai di Slipi, Jakarta Barat. Dugaan kelalaian pengelolaan oleh pemilik dan prosedur yang menyalahi aturan terendus dari keterangan pemilik gedung Bun Bundiyanto. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan atas dugaan tersebut, penyidik harus memeriksa pihak lain terkait aturan pemeliharaan dan perawatan gedung yang salah satunya diatur dalam Permen Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008.
"Dari keterangan pemilik itulah maka harus diperiksa pihak lain apakah prosedur ini berjalan dengan baik," ujarnya, Sabtu (11/1).
Rencananya penyidik akan memeriksa tiga pejabat publik yakni Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Jakarta Barat dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Jakarta Barat.
"Pemeriksaan sudah diagendakan," imbuhnya.
Hingga kini Polda Metro Jaya telah memeriksa sepuluh saksi termasuk tiga korban reruntuhan gedung yang sebelumnya dirawat di rumah sakit.
"Kemarin sudah diperiksa tiga korbannya satu korban luka ringan, dan ada yang dirawat di RS Tarakan," ucapnya.
baca juga: Pansus Banjir Mulai Selidiki Pompa
Gedung yang runtuh di tengah guyuran hujan di Jakarta tersebut diakui oleh pemiliknya tidak dilakukan perawatan gedung secara berkala. Selama ini gedung tersebut disewakan per lantai dan sering kali kosong. Saat ini gedung rubuh tersebut masih dalam keadaan porak poranda dengan dibatasi garis polisi.
Sementara pemilik gedung Bun Bundiyanto yang membeli gedung sejak 1997 saat dihubungi tidak mau berkomentar.
"Maaf saya lagi ada di gereja," tutupnya. (OL-3)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved