Pemprov DKI Tidak Akan Beri Izin DWP di Tahun 2020

PENYELENGGARAAN Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 13 hingga 15 Desember 2019 lalu meninggalkan sejumlah laporan, masukan, serta temuan dari masyarakat terkait pelanggaran nilai dan norma di konser musik tersebut. Menanggapi beragam temuan dan laporan, Pemprov DKI Jakarta telah memanggil pihak penyelenggara guna mendapatkan klarifikasi.

“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” ucap Plt. Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, Selasa (31/12).

Dalam pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta dan penyelenggara DWP, didapat fakta bahwa terkait temuan tersebut, pihak penyelenggara juga mengakui keterbatasan mereka untuk mengendalikan sikap para pengunjung, dalam hal beragam pelanggaran nilai dan norma pada penyelenggaraan DWP 2019.

“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” tambah Sri.

Evaluasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama pihak penyelenggara ini akan menjadi bahan pertimbangan guna penyelenggaraan DWP pada tahun-tahun berikutnya. Sri juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang akan bertindak tegas terhadap segala macam pelanggaran dari apa yang telah disepakati bersama.

“Berdasar temuan pada penyelenggaraan DWP 2019 tersebut, bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” tegas Sri.(OL-4)