PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Partai Gerindra tidak legowo karena masih menarik-narik kursi wagub DKI dari tangan PKS.
Padahal kedua partai yang terkenal sebagai koalisi erat dalam Pilpres 2019 dan pilkada 2017 itu sudah bersepakat untuk menyerahkan kursi wagub DKI pada PKS.
"Koalisi kenapa bisa awet terus ya karena ada kelogowoan," ungkap politikus PKS Agung Setiarso dalam diskusi DKI 2 bertema 'Mencari Pendamping Anies, Mungkinkah Cawagub Alternatif?' di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Agung mencontohkan PKS yang merelakan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada Pilpres 2019 kesemuanya berasal dari Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Tapi kesepakatannya kursi wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno ya jadi milik PKS," ungkapnya.
Namun, yang terjadi adalah Partai Gerindra justru mengajukan empat nama untuk dipilih PKS sebagai cawagub baru karena dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dinilai tidak menguasai lapangan. Empat nama yang diusulkan oleh pengurus DPD DKI Gerindra itu ialah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah
Menanggapi penilaian pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro yang menilai keinginan Gerindra akan kursi wagub karena khawatir tidak memiliki kekuasaan maupun representasi di pemerintahan, Agung menyebut hal itu seharusnya sudah dipikirkan matang-matang saat membuat kesepakatan.
"Harusnya pertanyaan itu sudah selesai di internal mereka atau saat kami berdua melakukan kesepakatan. Bukan sekarang baru mempertanyakan pada kami," kata Kepala Bidang Pemenangan Pemilu DPW DKI PKS itu.
Ia juga membantah bahwa dua nama cawaguh saat ini tidak menguasai masalah Jakarta. Sebab, masing-masing cawagub memiliki keahlian dan pengalaman masing-masing. Syaikhu ialah mantan wakil wali kota Bekasi. Sementara Agung adalah pebisnis sukses.
Terlebih saat penjaringan cawagub dilakukan, ada tes kepatutan dan kelayakan yang diterapkan dengan mengundang para ahli sebagai panelis seperti Siti Zuhro, Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo, dan dosen UNJ Ubeidillah Badrun.
"Sudah dites oleh Profesor Siti. Ini kan bukan main-main. Artinya kalau sampai lolos di Profesor Siti ya sudah baik," tukasnya.(OL-4)
