FPI: Anies tidak Cukup Mampu Ubah DKI

FRONT Pembela Islam (FPI) menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal izin perhelatan musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.

Selain DWP, FPI juga memprotes penghargaan yang diberikan Pemprov DKI ke diskotek Colosseum Club 1001 dengan kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotik dari Anugerah Adikarya Wisata 2019.

"FPI memprotes keras kebijakan tersebut, jelas-jelas memberikan pesan yang salah kepada publik. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta," ungkap Ketua Umum FPI Ahmad Sahbri Lubis dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (16/12).

Kebijakan pemberian penghargaan terhadap tempat maksiat berkedok hiburan seperti diskotek dan DWP, lanjut Sahbri, sangat potensial merusak generasi bangsa. Ia juga mengatakan orang yang berpikiran waras pasti tahu tidak ada manfaat sama sekali hal seperti itu.

"Namun sangat disayangkan Pemprov DKI Jakarta justru terus memberikan izin dan bahkan memberikan penghargaan terhadap industri yang 'maksiat friendly' berkedok pariwisata tersebut," tutur Sahbri.

Baca juga: FPI Sebut Kebijakan Anies 'Maksiat Friendly'

FPI menyebut dukungan pada Anies saat Pilgub 2017 lalu didasarkan keinginan mereka agar ada perubahan orientasi dasar pembangunan dari yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, PAD menjadi pembangunan yang lebih religius dan nyaman bagi semua agama.

"FPl menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut berbagai izin tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang telah nyata dijadikan ajang atau memfasilitasi berbagai kemungkaran dan kemaksiatan," pungkasnya.(OL-5)