Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KEMACETAN parah yang sering terjadi di pertigaan Metland Transyogi, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikeluhkan banyak warga. Apalagi pada jam-jam sibuk pergi dan pulang kantor, kemacetan bisa mengular hingga 1 kilometer baik dari arah Cileungsi maupun arah Jonggol.
Parahnya, ketika kemacetan terjadi, petugas keamanan mengalihkan jalur untuk masuk ke perumahan Metland Transyogi, memutar hingga bundaran McDonald's. Alih-alih memperlancar lalu lintas, rekayasa itu malah memperparah kemacetan.
"Belum lagi pengaturan lalu lintas yang sering dipasrahkan kepada 'Pak Ogah', di mana petugas sekuriti pengembang seolah lepas tanggung jawab, membuat kami harus menghadapi kemacetan yang parah," ujar Waskito, warga Jonggol, Senin (2/12).
Menurut Waskito, akibat kemacetan tersebut, waktu tempuh pengguna jalan menjadi lebih lama 30 hingga 45 menit. Belum lagi, pemakaian bahan bakar kendaraan pun menjadi boros. Kejadian ini dialami hampir setiap hari. Untuk itu, dia meminta pengembang mencari solusi pengaturan jalan, dan menempatkan petugasnya, terutama pada jam-jam sibuk.
Dia juga berharap perhatian Pemkab Bogor terhadap masalah ini. Sebab, jalur Cibubur-Jonggol (Transyogi) hingga Cianjur merupakan jalur ekonomi yang banyak dimanfaatkan untuk lalu lintas bagi permukiman, distribusi komoditas pertanian dan manufaktur yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bogor.
Senada dengan Waskito, Hermawan, warga Cileungsi yang bekerja kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mengatakan, pertigaan Metland Tranyogi merupakan urat nadi lalu lintas bagi warga Bogor. Namun, lokasi itu menjadi titik kemacetan yang merugikan banyak warga permukiman di sekitar Cileungsi–Jonggol.
"Macet kendaraan di jalan itu bisa mencapai 1 km tanpa solusi yang jelas sampai saat ini. Kadang cuma ditangani oleh warga. Tapi itu tidak banyak membantu," kata Hermawan.
Baca juga: 653 Kendaraan Ditilang akibat Melintas di Jalur Sepeda
Menurut dia, hal itu sudah banyak dikeluhkan warga yang menggunakan jalur Transyogi. Karena itu, Hermawan meminta pengembang Metland Transyogi memprioritaskan penanganan kemacetan ini.
"Jalur lalu lintas Cibubur-Jonggol memang sangat padat karena di samping banyak perumahan skala besar yang dibangun di kawasan itu, juga dilewati oleh truk-truk besar sebagai sarana transportasi dari proses kegiatan produksi di pabrik-pabrik yang banyak berkembang di kawasan tersebut," katanya.
Hermawan mengaku merasakan cukup terganggu dengan kemacetan di pertigaan Metland Transyogi tersebut, sehingga cukup melelahkan dan banyak waktu yang terbuang.
Dia juga mengharapkan Pemkab Bogor dengan kepolisian memberikan perhatian serius untuk menangani masalah kemacetan di titik tersebut.
"Ini sangat menganggu dari sisi produktivitas warga yang menggunakan jalur tersebut. Jadi pemerintah harusnya menangani persoalan kemacetan tersebut," ujarnya.
Koridor Cibubur-Jonggol-Cianjur merupakan kawasan pengembangan properti, khususnya perumahan yang banyak diincar oleh pengembang-pengembang besar. Hal itu karena cadangan lahan yang relatif luas tersedia di kawasan itu dengan harga yang masih murah.
Di samping pengembang kecil, banyak pengembang besar yang masuk ke kawasan ini, seperti Ciputra Group, Metropolitan Land, Suryamas Dutamakmur, Kalindo Land, serta pengembang besar lainnya. (OL-1)
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved