Kamis 28 November 2019, 19:30 WIB

Subsidi Transjakarta Tahun Depan Diusulkan Dipangkas Rp1,1 T

Selamat Saragih | Megapolitan
Subsidi Transjakarta Tahun Depan Diusulkan Dipangkas Rp1,1 T

MI/ BARY FATHAHILAH
TransJakarta

 

SUBSIDI atau public service obligation (PSO) untuk tarif Bus Transjakarta dipangkas sebesar Rp1,1 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Anggaran untuk subsidi transportasi massal yang dioperasikan badan usaha milik Pemprov DKI sebelumnya diusulkan Rp6,741 triliun dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada 26 November 2019.

Namun senilai Rp4,2 triliun di antaranya untuk subsidi tarif Bus Transjakarta, sementara sisanya untuk subsidi tarif MRT dan LRT Jakarta.

Namun karena rancangan KUA-PPAS tahun 2020 defisit, Tim Anggaran Pemprov DKI (TAPD) mengusulkan subsidi untuk Bus Transjakarta dipangkas sebesar Rp1,1 triliun dalam rapat pada 27 November 2019, sementara subsidi untuk tarif MRT dan LRT Jakarta tidak berubah.

DPRD DKI Jakarta akhirnya menyepakati usulan tersebut. Dengan demikian, subsidi untuk tiga transportasi massal itu disepakati Rp5,579 triliun dalam KUA-PPAS tahun 2020.

"Saat kami pertemukan antara TAPD dengan Banggar (Badan Anggaran DPRD), dia (TAPD) bisa menyerut lagi satu komponen dari biaya subsidi, itu senilai Rp1,1 triliun," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan dipangkasnya subsidi sebesar Rp1,1 triliun, maka subsidi untuk tarif Bus Transjakarta dalam KUA-PPAS tahun 2020 sekitar Rp3,1 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, angka sebesar Rp3,1 triliun cukup untuk menyubsidi tarif Bus Transjakarta hingga Oktober tahun 2020.

Subsidi senilai Rp1,1 triliun rencananya akan diajukan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI tahun 2020.

"Kami harapkan pada APBD-P DKI tahun 2020 kekurangan sebesar Rp1 triliun itu bisa dianggarkan dengan tidak mengurangi standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan," kata Syafrin.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp10 triliun.

KUA-PPAS tahun 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD tahun 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI. (OL-4)

Baca Juga

AFP/ADITYA SAPUTRA

Rizieq Dilaporkan Terkait Lahan Megamendung, Polri Tunggu Penyidik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:41 WIB
Kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar, menyatakan dirinya melaporkan 250 orang yang merupakan pihak penguasa lahan di lokasi pesantren tersebut....
ANTARA/HO-Sudin SDA Jaktim.

Waduk di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, Meluap

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:12 WIB
Genangan itu terjadi pada pukul 09.00 WIB karena saluran dan volume air di waduk Kantor Bea dan Cukai melebihi kapasitas...
MI/Fahrullah

Gerindra Tuding Pemprov DKI tidak Punya Strategi Pendisiplinan 3M

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:49 WIB
Syarif menilai Pemprov DKI perlu rutin melakukan monitoring dan evaluasi harian. Lalu ada proses pengambilan solusi yang konkret dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya