BNPB dan Basarnas Diusulkan Digabung

Dua lembaga non departemen terkait mitigasi dan recovery bencana diusulkan untuk digabung. Kedua lembaga tersebut yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan SAR nasional (Basarnas).

Menurut pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam, penggabungan itu akan lebih efisien dan eketiktif dalam kerja yang berdaya guna maupun berdaya laksana terkait mitigasi dan recovery pasca bencana.

''Peleburan dua lembaga negara yang memiliki fungsi yang sama dipandang sebagai satu kebutuhan. Terutama pada periode kedua Presiden Jokowi yang menginginkan efisiensi, cepat, tepat dan produktif,'' ujarnya, Rabu (20/11).

Saiful menjelaskan, BNPB dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tugasnya antara lain, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil, setara dan lain sebagainya dalam kondisi darurat bencana.

"Serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah," ujar Saiful Anam.

Sedangkan, Basarnas dibentuk berdasar UU Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

"Saya rasa dua lembaga ini dapat dilebur atau disatukan. Sebagaimana penggabungan atas Kementerian dan berbagai BUMN yang telah melakukan perombakan besar-besaran," ungkapnya.

Saiful Anam meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan peleburan dua lembaga tersebut. Sehingga, terjadi efisiensi terhadap APBN kita.

"Saya rasa bukan dibubarkan ya. Hanya dilebur atau disatukan saja oleh Presiden Jokowi," pungkasnya. (OL-11)