Kapolda Metro Jaya Minta Operasi Zebra Digelar Sesuai SOP

KAPOLDA Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengimbau pasukannya untuk melakukan penindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat melakukan Operasi Zebra 2019. Dia tidak ingin pihaknya malah yang tidak tertib.

"Tanda pemeriksaan harus ada, jangan sampai masyarakat lihat tidak ada tanda-tanda pemeriksaan," kata Gatot saat memimpin apel kesiapan Operasi Zebra 2019 di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Gatot mengingatkan palang tanda razia harus ditaruh dengan jarak yang sudah ditentukan sehingga masyarakat bisa melihat ada operasi. Dia tidak ingin palang tanda itu tidak dipasang dan membuat masyarakat kaget sehingga tidak bisa berhenti di depan petugas saat berkendara.

"Ini tidak bagus, bisa jadi nanti masyarakat kaget terus jatuh," tegas Gatot.

Baca juga: Gelapkan Belasan Mobil, Dua Pengusaha Rent Car Dibekuk

Gatot juga meminta kepada anggotanya untuk tidak mendahulukan emosi saat menindak pelanggar. Namun, dia juga meminta kepada para anggotanya untuk tegas saat menindak pengemudi yang melanggar hukum.

"Ke depankan langkah humanis dan simpatik kepada siapa pun yang dilakukan langkah hukum," himbau Gatot.

Para anggota baik dari polri, TNI, dan dinas perhubungan juga diminta kompak saat melakukan operasi Zebra. Gatot tidak ingin para anggota berkubu-kubu lantaran berbeda divisi.

Namun, Gatot tetap menegaskan kepada para anggota untuk menindak sesuai dengan kapasitas mereka. Jangan sampai, lanjutnya, anggota di lapangan menindak kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya yang membuat masyarakat beralasan untuk memperlihatkan surat-suratnya.

"Jangan hanya apel di sini ada TNI, polisi, Dishub, Pol PP tapi setelah itu lakukan kegiatannya sendiri, saya perintahkan Ditlantas secara gabungan. Ketika melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing," tutur Gatot.

Direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerjunkan 2.380 personel gabungan untuk lakukan Operasi Zebra Jaya.

Operasi ini akan dilakukan mulai 23 Oktober sampai dengan 5 November 2019.

Sejumlah tindakan akan menjadi target operasi tersebut. Di antaranya adalah pelanggar yang melawan arus, pelanggar yang tidak memiliki surat izin, dan pelanggar yang kelengkapan kendaraannya tidak lengkap. (OL-2)