Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah optimistis APBD 2020 bisa disahkan tepat waktu yakni pada akhir November 2019.
Hal itu dapat dilakukan jika seluruh fraksi beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius dalam melakukan pembahasan dan tidak tarik ulur menyepakati pos-pos pengeluaran maupun pendapatan yang ada.
Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 pada Juli lalu sebesar Rp95 triliun.
"Ya kita harus sama-sama. Kalau kita terlambat kan sama-sama tidak gajian enam bulan. Enam bulan lho. Jadi saya rasa SKPD pun tidak akan mau begitu. Jadi saya rasa ini akan tepat waktu," ungkap Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (14/10).
Baca juga: Permintaan TA Anggota Dewan Ditolak Kemendagri
PDIP, kata Ima, memiliki upaya tersendiri agar dapat memeriksa secara rinci anggaran-anggaran yang diusulkan melalui KUAPPAS 2020. Langkah itu ialah mengikutsertakan tenaga magang di Fraksi PDIP.
Ada sebanyak 23 tenaga magang yang akan ikut menyisir anggaran di Fraksi PDIP. Upah tenaga magang itu murni dari Fraksi PDIP.
"Ya kita kan 25 orang anggota Fraksi PDIP tidak mungkin memeriksa semuanya. Kita tidak memungkiri kita juga butuh bantuan. Maka itu, ada anak magang. Mereka ini sudah mulai dibagi-bagi menyisir apa saja. Agar pemeriksaan anggaran ini efektif," ungkapnya.
Sementara itu, perempuan yang akan duduk di Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat ini utamanya akan menyisir anggaran yang berkaitan dengan Komisi E.
Sebab, dalam KUAPPAS 2020, pos-pos yang masuk ke dalam wilayah kerja Komisi E mendapat porsi paling besar yakni Rp18,7 triliun.
Di tempat kedua ada pos-pos anggaran yang berkaitan dengan Komisi D yang mendapat porsi terbesar yakni Rp17,79 triliun. Lalu ada pos-pos pembiayaan yang berkaitan dengan Komisi A yang menjadi terbesar ketiga dengan nilai Rp5,5 triliun.
"Kita akan soroti yang mendapat anggaran terbesar yakni yang berkaitan dengan Komisi E, Komisi D, dan Komisi A," pungkasnya. (OL-2)
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved