Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DOKUMEN Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 dipersoalkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik di website apbd.jakarta.go.id.
Wakil Ketua DPRD DKI sementara, Syarif, mengungkapkan alasan belum diunggahnya dokumen anggaran KUAPPAS disebabkan KUAPPAS 2020 belum dibahas secara sah oleh DPRD DKI.
"Kalau mengikuti (keterangan) Bappeda, itu tidak punya dasar hukum untuk upload KUAPPAS karena belum dibahas di DPRD," jawab Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Syarif, dokumen tersebut akan diunggah jika sudah dibahas dan disahkan DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Lalu, anggaran dibawa ke Badan Anggaran untuk dikoreksi.
Bila disetujui, anggaran itu akan dibahas lebih detail dalam rapat komisi dan rapat gabungan pimpinan. Jika disetujui dalam sidang paripurna, anggaran baru akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.
Namun, menurut William, usaha menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran itu sebagai kemunduran yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
"Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran di-upload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang di-upload. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata William dalam keterangan resminya.
Tanggapan Bappeda
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Sri Mahendra Satria Wirawan menjanjikan pihaknya akan transparan dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
Menurut Mahendra, penyebab KUAPPAS 2020 belum diunggah ke situs resmi APBD DKI hingga kini ialah karena belum dimulainya pembahasan di tingkat DPRD DKI.
"Jadi, kita baru bisa mengunggahnya ke situs APBD ketika sudah sah menjadi dokumen negara ditandai dengan tanda tangan kedua pihak," kata Mahendra, kemarin.
Namun, saat ini KUAPPAS 2020 yang telah diajukan ke DPRD DKI belum ditandatangani oleh DPRD DKI karena pergantian DPRD DKI dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024.
"Kami sudah siap jika harus memublikasikan dokumen itu ke publik, tapi secara sistem tidak bisa, terkunci. Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pemda," tuturnya.
Hal itu belum pernah terjadi di era pemimpin DKI Jakarta yang terdahulu. Pasalnya, saat KUAPPAS diajukan, dokumen itu langsung ditandatangani dan dibahas Badan Anggaran DPRD DKI.
Oleh karena itu, Mahendra mendorong agar alat kelengkapan dewan segera dibentuk jika nantinya pimpinan definitif telah dilantik. Dengan demikian, DPRD DKI praktis hanya punya waktu satu bulan hingga akhir November untuk membahasnya sampai menjadi APBD 2020. Jika melewati batas waktu tersebut, anggota DPRD DKI terancam mendapat sanksi penundaan gaji dan tunjangan selama enam bulan pada tahun berjalan. (Ins/J-2)
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!
Kisah cinta masa muda Anies Baswedan akan segera diangkat ke layar lebar lewat film bertajuk Senyum Manies Love Story.
Cari tahu partai politik yang menaungi Anies Baswedan! Temukan fakta menarik dan perjalanan politiknya di sini.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved