Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

DKI-UNHCR Sepakat Pencari Suaka Dikembalikani ke Kalideres

Insi Nantika Jelita
19/9/2019 17:15
DKI-UNHCR Sepakat Pencari Suaka Dikembalikani ke Kalideres
Sejumlah pencari suaka menempati trotoar di dekat kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

PEMERINTAH provinsi DKI Jakarta telah berunding dengan UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) atau Komisioner Tinggi PBB bidang Pengungsi bahwa para pencari suaka akan dipindahkan kembali ke gedung eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat.

"Gini, kami sudah berunding dengan UNHCR. Kami minta mereka segera meninggalkan dengan sukarela di trotoar itu. Kita suruh balik dulu deh ke kalideres lagi," ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Taufan Bakri, Jakarta, Kamis (19/9).

Menurutnya, pihaknya bersama UNHCR telah berbuat baik memberikan bantuan berupa uang kepada pencari suaka yang berasal dari Afganistan, Sudan, Irak dan Somalia.

Oleh karena itu, Taufan menekankan kepada UNHCR, bagi pencari suaka yang tidak taat pada klausul hukum yang diterapkan, maka UNHCR bisa mencabut bantuan tersebut.

"Dengan ancaman begitu mereka dengan sukarela meninggalkan trotoar. Cuma, mereka enggak punya uang, dengan begitu kita suruh balik dulu deh ke kalideres lagi. Begitu. Balik dulu ke kalideres," kata Taufan.

Baca juga: Pemprov DKI Minta UNHCR Tegas pada Pencari Suaka

Untuk bantuan yang diberikan Pemprov DKI kepada para pengungsi pencari suaka di Kalideres berupa kebutuhan dasar, yaitu air dan listrik. Untuk makanan, Pemprov DKI tidak dapat memberikannya karena keterbatasan kemampuan.

Pengembalian pencari suaka ke Kalideres memang bersifat sementara sebelum dipindahkan ke Bampu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Nanti akan disepakati bersama Kementrian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Pemprov DKI.

“Ya disana mungkin sementara. Kita kan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, siap atau tidak. Tapi, siapnya itu bisa menampung atau tidak. Waktu saya survei, kelihatannya hanya mampu menampung 300 orang disitu yang di bambu apus. Digabung dengan orang yang terehabilitasi disitu," tandas Taufan. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya