DPRD DKI Dukung Taksi Daring tak Kena Ganjil-Genap

WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad, mendukung taksi daring diberikan hak imunitas terhadap perluasan aturan ganjil-genap dan terbebas dalam penerapan kebijakan itu pada September mendatang.

"Iya, mesti dia (taksi daring) itu dikebalkan. Tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dia sama seperti angkutan itu," kata Ramly di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Baca juga: Pengamat: Perluasan Ganjil-Genap Miskin Gagasan dan Solusi

Anggota Fraksi Golkar itu menyebut, sebenarnya ganjil-genap belum siap diperluas. Sebab, dikhawatirkan akan berdampak terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Ada kegiatan penting bagi keluarganya, dia tidak bisa lewat sini dan sana, sementara orang-orang menengah ke atas setiap hari itu dia lewatin 30 hari," sebutnya.

Ramly juga meminta agar peraturan itu ada kajian sehingga penerapan ganjil-genap tidak merugikan masyarakat dan terkesan kriminalisasi terhadap taksi daring.

"Ini kan diskriminasi, coba dia tahan taksi online. Dia cuma mengangkut orang, itu satu- satu dia bertahan hidup untuk kasih makan anak dan keluarganya kan?," terangnya.

Ramly secara tegas menolak apabila perluasan aturan ganjil- genap dibebankan kepada para pengemudi taksi daring, apalagi transportasi massal di Jakarta belum terintegrasi sepenuhnya dengan baik. "Transportasi umum untuk sekarang belum seperti apa yang dijanjikan gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, keluhan sejumlah masyarakat selama masa uji coba kebijakan perluasan ganjil-genap yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan ditampung untuk menjadi bahan evaluasi sebelum menerapkan kebijakan itu pada September mendatang.

Baca juga: Kerja Pansus Cawagub DKI Selesai, Bola Kini di Tangan Pimpinan

Salah satu keluhan berasal dari pengemudi taksi dalam jaringan (online) berbasis aplikasi. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belum bisa memastikan taksi online akan terbebas dari kebijakan ganjil-genap itu.

"Kita juga akan bicara dengan Dirjen Perhubungan Darat. Yang paling utama adalah menurunkan kepadatan lalu lintas agar bisa menurunkan pencemaran udara akibat kendaraan," terang Anies di Balai Kota, Selasa (13/8). (OL-6)