Rabu 14 Agustus 2019, 14:48 WIB

Pengamat: Perluasan Ganjil-Genap Miskin Gagasan dan Solusi

Mediaindonesia.com | Megapolitan
Pengamat: Perluasan Ganjil-Genap Miskin Gagasan dan Solusi

MI/M. Irfan
Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe.

 

PENGAMAT Politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperluas sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan di ibu kota, dinilai sebagai suatu kebijakan yang tidak populis.

“Kebijakan ini sangat tidak populis, karena selain menyusahkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang hanya punya satu kendaraan, kebijakan ini juga menimbulkan kemacetan parah di sejumlah jalan alternatif akibat penumpukan kendaraan untuk menghindari jalur ganjil-genap,” kata Ramses kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8).

Baca juga: Jokowi Harus Pastikan Periode Kedua Lebih Baik

Kebijakan perluasan ganjil-genap ini, kata Ramses, merupakan kebijakan miskin gagasan dan solusi untuk mengatasi kemacetan dan menurunkan polusi udara di Jakarta. Sebab, kebijakan ini justru menuai banyak protes di tengah masyarakat karena perluasan ini justru terjadi di jalan-jalan alternatif yang kerap digunakan masyarakat selama ini, seperti, jalan Tomang, jalan Salemba Raya, jala Kramat, jalan Pramuka dan jalan Gajah Mada.

“Ini kebjiakan pemerintah yang miskin gagasan dan solusi dalam mengatasi kemacetan dan menurunkan polusi udara di kota Jakarta. Karena kebijakan ini justru tuai banyak protes di tengah masyaraka. Apalagi perluasan ini terjadi di jalan-jalan alternatif yang selama ini sering digunakan masyarakat misalnya, jalan Tomang, jalan Salemba Raya, jala Kramat, jalan Pramuka dan jalan Gajah Mada yang memang selama ini sering rakyat gunakan sebagai jalan alternatif, kan ini aneh,” ujar Ramses.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus mencari kebijakan yang populis dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta tanpa harus mengorbankan masyarakat kecil.
 
“Harusnya Anies mencari kebijakan yang populis dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta tanpa harus mengorbankan masyarakat kecil. Kalau pun kebijakan ganjil-genap ini tetap diterapkan jangan perluas di jalan-jalan alaternatif yang sering digunakan masyarakat selama ini,” katanya.

Untuk itu, Ramses meminta Anies untuk mempertimbangkan kembali perluasan kawasan ganjil-genap di Jakarta dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, apalagi pemberlakuan ganjil-genap tak diimbangangi dengan kompensasi pemotongan pajak kendaraan.

Baca juga: Golkar Sambut Baik Rencana Partai Demokrat Gabung Jokowi

“Anies harus pertimbangkan kembali perluasan kawasan ganjil-genap di Jakarta dan pertimbangkan kepentingan masyarakat luas, apalagi kan pemberlakuan ganjil-genap ini tak diimbangangi dengan kompensasi pemotongan pajak kendaraan,” jelasnya.  

Diketahui, masa uji coba perluasan kawasan ganjil-genap di DKI Jakarta sedang berlangsung dan perluasan ini dari 9 ruas jalan menjadi 16 ruas jalan. Perluasan dilakukan sejak 12 Agustus hingga 6 Sepetember 2019. Sistem ganjil-genap diterapkan pada Seni-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB. (RO/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More