Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membuat kajian yang komprehensif sebelum menerapkan pembatasan kendaraan dengan ganjil genap nomor plat bagi roda empat dan roda dua.
Hal-hal yang harus dikaji dan dibuat langkah antisipasinya antara lain berapa sumbangan kemacetan akibat banyaknya kendaraan roda dua serta berapa kebutuhan angkutan massal untuk menampung pengendara yang beralih ke angkutan umum.
"Ukurannya jelas. Kalau diterapkan ganjil genap saja, tapi angkutan tidak ada nanti ada protes karena urusan perut terganggu. Bisa jadi itu menimbulkan dorongan berbuat jahat. Ini harus dikaji. Tentu saja kita tidak berharap ya," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/8).
Tidak hanya soal ketersediaan angkutan, Suhaimi juga menyebut Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan, harus menjamin angkutan Trans-Jakarta mampu mengangkut penumpang dengan cepat.
Baca juga: Sejumlah Lampu Lalu Lintas di Jakarta belum Berfungsi Normal
"Feedernya harus banyak. Jangan sampai warga sudah mau meninggalkan kendaraannya di rumah tapi saat mau naik angkutan masih harus menunggu lama," terangnya.
Potensi macetnya jalur-jalur alternatif akibat pembatasan lalin akibat penerapan ganjil genap juga harus diwaspadai. Sebab, sebelumnya, ketika ganjil genap pertama kali diberlakukan di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, masyarakat yang tinggal di kawasan gang-gang sempit mengeluhkan kemacetan yang berpindah ke area tempat tinggal mereka.
"Jadi jangan cuma memindahkan kemacetan ya. Jangan sampai warga yang tinggal nyaman di gang-gang ikut merasakan, anak-anak mau bermain juga jadi tidak aman," ungkap Suhaimi.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga harus memberikan berbagai alternatif lain jika akan membatasi lalin kendaraan pribadi di sejumlah ruas jalan.
Melalui penyediaan alternatif ini, pengendara kendaraan pribadi tidak akan merasa dipersulit meski geraknya dibatasi.
"Misalnya jalur sepeda diperbanyak, semakin baik kualitasnya. Jadi alternatifnya bawa sepeda 'bike to work'. Selain itu juga pedestrian harus dijamin bagus supaya senang jalan kaki kalau jaraknya dekat. Banyak alternatif masyarakat tidak akan merasa sulit," tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan untuk kembali menerapkan pembatasan lalu lintas ganjil genap versi Asian Games 2018 yang diusulkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
BPTJ mengusulkan pembatasan lalin ganjil genap selama 15 jam sejak pukul 06.00 sampai pukul 21.00 yang sebelumnya pernah diterapkan selama penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk mengurangi kemacetan.
Selain mempertimbangkan usul dari BPTJ, Pemprov DKI juga mempertimbangkan pembatasan lalin ganjil genap untuk kendaraan roda dua. (OL-2)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
WARGA menyambut antusias program spesial tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta, yang berlaku hanya selama satu hari, Selasa, 1 Juli 2025.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 (21 Maret - 11 April 2025) tercatat mengalami kenaikan 8,5%
Djoko mengatakan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Solusi jangka panjang untuk menciptakan arus lalu lintas yang lancar dan aman bagi para pemudik adalah dengan menggalakkan kembali menggunakan transportasi umum seperti bus hingga kereta.
terjadi lonjakan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum hingga mencapai 4.510.256 orang. Data ini berdasarkan Harian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Kemenhub
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved