Pimpinan DPRD Sengaja Sandera Kursi Wagub DKI

RAPAT pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wakil Gubernur DKI kembali kandas. DPRD DKI Jakarta dinilai sedang melakonkan drama guna menyandera posisi yang sudah hampir satu tahun ditinggalkan Sandiaga Uno itu.

Rapimgab dijadwalkan, Senin (22/7), tetapi kembali kandas untuk ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir karena tidak dihadiri sejumlah pimpinan DPRD DKI termasuk dari pihak PKS yang paling berkepentingan.

Wakil Ketua Panitia Khusus Wagub DKI Bestari Barus menyatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan dilakukan seusai pelantikan DPRD DKI periode 2019-2024 meski bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Masa bakti DPRD DKI periode 2014-2019 berakhir 26 Agustus.

Ketua Fraksi NasDem itu keheranan sebab pimpinan PKS, Triwisaksana alias Bang Sani, selaku pengusung Ahmad Syaiku dan Agung Yulianto, tidak hadir. "Makanya ada komplain ke PKS. Saya ingatkan bahwa pimpinan PKS tolong hadir," pungkasnya.

Ketika pimpinan dari PKS juga tidak lagi terlihat berambisi, sebagian dewan juga tak lagi mempermasalahkan apakah dipilih periode 2014-2019 atau 2019-2024.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali setuju saja pemilihan dilakukan DPRD DKI periode baru mengingat masa bakti DPRD 2014-2019 tinggal sebulan lagi.

Dirinya hanya mengingatkan jika dilanjutkan periode selanjutnya, proses tidak perlu lagi dari awal. "Saat ini tinggal Rapimgab pengesahan tatib. Kalau sudah disahkan, tinggal bentuk panitia pemilihan," cetusnya.

Meski demikian, pemilihan enggak bisa terburu-buru. Dewan periode 2019-2024 terlebih dahulu akan membentuk alat kelengkapan, komisi, dan fraksi. Paling tidak butuh dua tiga bulan. "Bisa-bisa Februari 2020 baru dilakukan pemilihan," jelasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, sependapat bahwa pemilihan wagub DKI bukan sesuatu yang penting saat ini. "Enggak perlu-perlu banget ya, bukan sesuatu yang urgent untuk diselesaikan bulan ini. Pak Anies mampu menjalankan sendiri pemerintahan," kilahnya.

Kesengajaan

Kosongnya posisi wagub DKI hampir setahun dicurigai Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng sebagai suatu kesengajaan dari pihak pimpinan DPRD DKI.

"Ada suatu kesengajaan. Ini jelas terlihat dari tiga kali Rapimgab pengesahan tatib pemilihan wagub deadlock karena banyak yang tidak hadir," ungkap Robert.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta sedang melakonkan drama guna menyandera posisi wagub DKI. "Pansus pemilihan wagub sudah bekerja cepat, tapi justru di tingkat pimpinan saling tarik menarik," pungkasnya.

Robert tidak paham apa alasan pimpinan DPRD DKI berbuat demikian. Apakah karena menilai wagub tidak penting. "Kalau memang pandangannya seperti itu, mereka salah karena wagub sangat penting. Pak Anies lemah dari sisi manajerial sehingga harus ada wagub yang didesain untuk pengawasan dan eksekusi program," tandasnya.

Secara terpisah, PKS tampak kurang bergelora agar tatib segera disahkan. "Paling kita (PKS) mendorong untuk segera dilaksanakan. Inikan keputusan ada dipimpinan kita, tunggu saja," papar Suhaimi dari Fraksi PKS di Gedung DPRD DKI, Senin (22/7). (Put/J-1)