Penolakan Imigran, Lurah dan Camat Diminta Lakukan Pendekatan

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta meminta lurah dan camat supaya melakukan pendekatan kepada warga, terkait adanya spanduk berisi penolakan terhadap keberadaan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka terpasang di bangunan eks Kodim Jakarta Batat, di Kalideres, pada Minggu (14/7).

Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengakui, adanya masalah di mana banyak masyarakat menolak para pencari suaka yang diberikan lokasi pengungsian sementara di sekitar permukiman warga. Namun, ada juga warga yang mendukung para pencari suaka diberikan tempat tinggal sementara.

Bagi warga yang menolak, Taufan meminta lurah dan camat melakukan pendekatan kepada warganya. Pasalnya, Pemprov DKI memberikan bantuan sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Yang paling pasti pendekatan Pak Lurah dan Camat. Diinfokan kepada warga yang tidak mendukung bahwa ini menjalankan Perpres Nomor 125/2016. Pemerintah harus membantu pengungsi. Kalau ada yang terganggu diinformasikan, maaf kenyamanan Anda terganggu sementara karena ada saudara kita mengungsi," kata Taufan Bakri, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/7).

Tindakan menolong para pencari suaka ini akan mendapat simpati dari dunia internasional. Bahwa pemerintah pusat dan darah bersama-sama membantu pengungsi. Sehingga, bila suatu saat, Jakarta atau Indonesia mengalami bencana, juga akan dibantu dunia internasional.

"Karena itu, bantulah pemerintah dalam membantu saudara anda yang kesusahan di tempat lain. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah badan internasional yang meminta bantuan ke Indonesia," ujar Taufan.

Dia mengharapkan, masalah penolakan akan selesai dan spanduk akan diturunkan. "Insyaallah dalam waktu dekat, spanduk selesai," ujar Taufan.

Dia menegaskan, lokasi saat ini hanya sementara saja. Kalau nanti akan dipindahkan, keputusan ada di tangan pemerintah pusat. "Iya (akan segera ditentukan lokasi baru). Itu urusan pemerintah pusat. Saya nggak bisa tentukan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI, Irmansyah, meminta warga berempati. Warga diimbau dapat memaklumi kondisi yang terjadi dan dapat melihat dari sisi kemanusiaan.

"Saya mengimbau atas dasar kemanusiaan. Mereka-mereka sebenarnya juga tidak mau berada di sini dengan keadaan tidak nyaman. Jadi ada suatu keterpaksaan bagi mereka. Makanya, kita berempati membantu mereka,” kata Irmansyah.

Terkait spanduk penolakan yang muncul akhir-akhir ini, Irmansyah menegaskan, tindakan tersebut merupakan hak warga dalam menyampaikan pendapat mereka.

"Wewenang Dinsos saat ini sebatas membantu pelayanan dasar para pencari suaka, sementara penanganan nasib para pencari suaka berada pada pemerintah pusat dan UNHCR," ungkap Irmansyah. (OL-4)