Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) resmi bekerja sama dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman dengan Mabes Polri bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja PT KBN.
Selain dihadiri Direktur Utama PT KBN, Sattar Taba, turut hadir di acara itu Komisaris Utama Irjen Pol Ngadino, dan Direktur Keuangan Daly Mulyana. Sedangkan dari pihak kepolisian hadir Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, beserta jajarannya.
Bertempat di Ballroom PT KBN, Jakarta, Rabu (3/7), Direktur Utama, Sattar Taba, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya menyelamatkan aset negara.
"KBN merupakan Badan Usaha Milik Negara pengelola kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. KBN memiliki aset lahan dengan total luas 586,10 hektare yang tersebar di tiga lokasi strategis, yakni Cakung, Marunda, dan Tanjung Priok.
Tidak jarang dengan status kepemilikan lahan yang sangat luas di Ibu Kota Jakarta, banyak pihak yang mencoba untuk menguasai aset-aset yang dimiliki oleh KBN dengan berbagai cara," ujar Sattar.
Karena itu, menggandeng Mabes Polri merupakan salah satu cara yang dilakukan KB untuk mengamankan aset-aset tersebut. Maka dari itu, pihaknya perlu bekerja sama dengan lembaga keamanan dalam rangka melindungi aset negara tersebut.
Sattar menjelaskan, ada empat poin penting dalam kerja sama tersebut, yakni pertama, pemberian bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja PT KBN.
Kedua, pertukaran data dan informasi dalam hal penegakan hukum. Adapun yang ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana milik PT KBN untuk dapat disinergikan dengan Polri dalam di bidang keamanan.
Baca juga: Kontraktor RS Koja Dinyatakan Wanprestasi
"Keempat, peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam hal pengamanan kawasan dengan kegiatan bersama, berupa pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, focus group discussion (FGD)," lanjut Sattar.
Ia menambahkan nota kesepahaman hari ini sebagai pedoman bagi kedua lembaga dalam bekerja sama.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun pedoman kerja dan membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja). Koordinasi dan kerja sama yang baik ini tentunya perlu dituangkan ke dalam mekanisme yang jelas dan transparan," pungkasnya.
Sementara, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Martuani menjelaskan bahwa peningkatan keamanan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.
"Keamanan itu sebagai syarat utama untuk iklim investasi yang kondusif. Tupoksi kami sebagai Polri untuk memberikan keamanan, kami juga akan membantu PT KBN untuk mengimplementasikannya demi kelancaran investasi perusahaan dan nantinya akan mendorong perekonomian Indonesia," katanya. (RO/OL-1)
PT Perta Arun Gas (PAG) menggelar simulasi pengamanan pelabuhan skala besar.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved