Kokoh Di Urutan Pertama, PDIP Tetap Oposisi di DKI

PDIP memastikan diri menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan jumlah 28 kursi.

Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut perolehan itu didapat dari pantauan hasil hitung manual yang dilakukan KPU di tingkat kecamatan.

Di beberapa wilayah penghitungan pada tingkat kecamatan akan selesai hari ini dan esok akan menuju rekapitulasi suara di tingkat kota dan provinsi. "Ya dari penghitungan di tingkat kecamatan sudah ketahuan PDIP dapat 28 kursi," terangnya ketika dihubungi, Rabu (8/5).

Gembong yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta ini menyebut pihaknya pun sudah mengetahui nama-nama calon anggota DPRD DKI. Meskipun tidak mau menyebut secara pasti jumlah wajah baru yang akan menempati kursi dewan dari fraksi PDIP, Gembong memastikan lebih dari separuh anggota fraksi petahanan tidak bertahan.

"Ya ada wajah baru, separuh lebih sepertinya," ujarnya.

Baca juga: PDIP Sudah Kirim Anggota Pansus Wagub DKI Sejak Pekan Lalu

Meski dihuni wajah-wajah baru, Gembong memastikan akan tetap berada di seberang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kubu oposisi. Ia pun menegaskan hal tersebut juga telah ditanamkan pada caleg-caleg yang telah berlaga di Pemilu 2019.

"Ya pastinya masih oposisi," ujarnya

Ditanya soal kemungkinan menggaet fraksi debutan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga lolos ke DPRD DKI Jakarta dan sudah menyatakan sebagai oposisi, Gembong belum mau berkomentar banyak.

"Saya tidak mau berbicara di luar kewenangan saya. Ya nanti kita lihat setelah pelantikan saja," kata Gembong.

Ia pun mendorong agar anggota-anggota baru Fraksi PDIP nantinya bisa lebih kritis terhadap kinerja eksekutif. Demi pelayanan terbaik.

Gembong pun tak menampik bahwa kinerja anggota dewan pada periode 2014-2019 tidak maksimal. Dari 134 rancangan peraturan daerah yang terdaftar di Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 hingga 2019, hanya 23 perda yang disahkan termasuk perda tentang APBD dan APBD Perubahan.

Lebih buruknya lagi hingga bulan ini belum ada satupun dari 18 Raperda dalam Prolegda 2019 yang berhasil disahkan. Sebabnya ialah kesibukan anggota dewan mempersiapkan diri pada Pemilu 2019.

"Ya itu jadi masukan bagi kami. Tidak apa. Jangan sungkan beri kami kritik karena itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.(OL-4)