Ombudsman DKI: Pengangkatan Pejabat Banyak Karena Relasi Politik

KEPALA Perwakilan Ombudsman Jakarta, Teguh Nugroho, membenarkan, bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait dengan adanya kepentingan politik dan nepotisme dalam pengisian jabatan publik di lingkup pemerintahan.

Laporan tersebut, menurut Teguh, ada yang berasal dari laporan masyarakat atau atas inisiatif sendiri pihak yang merasa dirugikan.

"Sejauh ini laporan yang kami terima lebih banyak terkait dengan kepentingan politik dan nepotisme," ujar Teguh, di Jakarta, Selasa (26/3).

Dia menambahkan, modusnya cukup beragam antara lain pengangkatan para pendukung atau relawan pejabat saat berkampanye menjadi pegawai tidak tetap pada level paling rendah.

Baca juga: Anies Rombak 1.125 Pejabat Pemprov DKI

Kemudian menaikkan jabatan para pendukung berasal dari kalangan ASN. Mereka ini diangkat menjadi pejabat beberapa tingkat lebih tinggi, lanjut Teguh.

"Selain itu, ada juga yang menempatkan para pendukungnya di lembaga-lembaga ekonomi yang menjadi milik daerah seperti BUMN/BUMD dan tentu saja paling banyak penempatan pada jabatan staf ahli dan staf khusus bagi para timses," kata Teguh.

Dalam rangka mencegah praktik-praktik itu, menurut Teguh, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses seleksi para pejabat pada masing-masing wilayah yang menjadi jangkauan Ombudsnan pusat maupun daerah. Ombudsman juga terus mendorong digitalisasi proses rekrutmen pegawai tidak tetap.

"Kami juga tetap melakukan pengawasan atas proses CPNS dan pejabat-pejabat BUMN/BUMD. Itu yang paling rawan melakukan pengisian jabatan atas dasar kepentingan politik," kata Teguh.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengaku, pihaknya sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kejanggalan dalam pengisian jabatan di kementerian dan lembaga. Rifai pun telah menyampaikan kejanggalan tersebut ke kementerian dan lembaga terkait lainnya agar ditindaklanjuti.

"Kami sudah mengingatkan dan memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, tetapi kerap mereka abaikan," kata Rifai.

Ombudsman RI, lanjut Rifai, akan terus memantau kepatuhan kementerian dan lembaga dalam menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk mengantisipasi potensi jual beli jabatan.

"Kalau tidak patuh juga, saya akan ngomong terang-terangan. Kami akan buka kementerian atau lembaga yang tidak patuh," ancam Rifai.(OL-4)