Integrasi Transportasi Jangan Ditunda

INTEGRASI antarmoda transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dapat mengatasi kemacetan yang selama ini menimbulkan kerugian puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Integrasi itu meliputi berbagai moda angkutan umum, baik moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT), light rail transit (LRT), bus Trans-Jakarta, kereta rel listrik, dan angkutan umum lainnya. Karena itu, integrasi antarmoda tersebut agar segera dijalankan dan tidak ditunda-tunda lagi.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi wilayah Jabodetabek di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam rapat itu para menteri Kabinet Kerja, perwakilan lembaga terkait, dan kepala daerah di wilayah Jabodetabek. Jokowi memerintahkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah bersinergi dalam pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

"Perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah, semuanya yang ada ialah kepentingan nasional," kata Jokowi.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kata Jokowi, kerugian materiil dari kemacetan yang ditimbulkan per tahunnya bisa mencapai Rp65 triliun. Bahkan bisa lebih.

"Wapres dan Pak Gubernur sampaikan bisa Rp100 triliun (kerugian karena kemacetan). Ini jumlah yang sangat besar," jelasnya.

Seusai rapat terbatas, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, mengatakan Presiden meminta dalam tenggat tiga bulan atau pada Juni 2019 sudah ada entitas baru yang menjadi pengelola transportasi Jabodetabek.

Entitas baru itu disebut harus bisa mengatasi persoalan integrasi transportasi di Jabodetabek.

"Entitas ini harus bisa fleksibel, jangan entitas ini terikat sama regulasi yang ada karena transportasi ini kan wilayah," kata Bambang.

Bambang menambahkan, entitas untuk melaksanakan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek masih menjadi pembahasan yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai koordinator.

Peradaban
Seusai rapat terbatas, Presiden bersama jajaran mencoba fasilitas MRT Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.

Jokowi pun mengaku puas setelah menjajal MRT selama 30 menit. Dalam kesempatan itu, Jokowi menilai MRT akan membuat Indonesia, khususnya Jakarta, memiliki peradaban baru.

MRT, kata Jokowi, bisa membuat masyarakat Indonesia beralih membangun budaya baru dalam menggunakan transportasi umum.

"Terpenting ini ialah peradaban baru, membangun budaya baru, bagaimana mengantre, bagaimana masuk ke MRT, dan tidak terlambat. Itu budaya baru, peradaban baru," ujar Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan peresmian penggunaan MRT akan dilakukan pada Minggu (24/3).

Dalam kesempatan itu Presiden dijadwalkan tak hanya meresmikan operasional MRT koridor selatan-utara fase 1 rute Bundaran HI-Lebak Bulus, tapi juga akan meresmikan pembangunan MRT fase 2 dari Bundaran HI-Kota.

"Jadi nanti Presiden menandatangani dua prasasti untuk operasional fase 1 dan groundbreaking fase 2."

Fase 2 MRT, imbuh Anies, akan memiliki jarak 8 km dengan biaya pembangunan Rp25 triliun.

Seluruh stasiun MRT fase 2 akan berada di bawah tanah. (Put/X-6)