Kemahalan, Ketua Komisi B Minta Komponen Subsidi Dikurangi

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi menilai subsidi yang diberikan untuk tarif Moda Raya Terpadu (MRT) terlalu mahal. PT MRT mengajukan rencana subsidi sebesar Rp513 miliar pertahun atau Rp387 miliar sejak direncanakan beroperasi pada akhir Maret hingga akhir 2019.

Suhaimi pun meminta komponen biaya yang dimasukkan untuk menghitung nilai subsidi dikurangi seperti biaya penyusutan. Menurutnya, tidak perlu memasukkan biaya penyusutan atau depresiasi sarana karena sarana seperti pembelian gerbong kereta bisa dilakukan beberapa tahun sebelum puncak penyusutan.

Baca juga: Komisi B DPRD Minta MRT dan LRT Digratiskan Sampai Akhir 2019

"Penyusutan sebaiknya dicoret. Karena ini terlalu mahal. Kita ingin tarif terjangkau bagi masyarakat tapi juga jangan membebani APBD," kata Suhaimi dalam rapat pembahasan tarif MRT dan LRT di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Selain meminta komponen penyusutan dikurangi, Suhaimi juga meminta agar PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta bisa memberikan paparan mendetail jumlah subsidi yang harus diberikan jika tarif MRT dan LRT digratiskan.

"Kita minta itu. Nanti jika sudah ada akan kita dalami bersama lalu diusulkan ke Rapimgab (rapat pimpinan gabungan)," ujarnya.

Sementara itu, untuk usul menggratiskan tarif MRT dan LRT pun menurutnya juga akan dibicarakan lebih mendalami dengan internal Komisi B agar bisa dibawa ke Rapimgab.

Pihaknya menjamin berapa pun jumlah subsidi yang nantinya disetujui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki anggarannya. Sehingga, ketika kebijakan tarif disepakati maka pengoperasian MRT dan LRT bisa langsung dijalankan.

"Anggarannya sudah ada loh. Sudah dikunci Rp650 miliar. Tinggal bagaimana nanti kita gunakan," tegasnya. (OL-6)