Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Dunia diplomasi internasional kembali memanas pada awal 2026. Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, kini berada di titik nadir kariernya. Desakan mundur mengalir deras dari kekuatan besar Eropa seperti Prancis dan Jerman. Namun, di balik tuduhan anti-Semitisme yang dialamatkan kepadanya, terdapat narasi kompleks mengenai perjuangan hukum internasional dan perang informasi di era digital.
Lahir di Italia, Francesca Paola Albanese adalah seorang pakar hukum internasional dan akademisi yang telah lama mendedikasikan risetnya pada masalah pengungsi Palestina. Ia mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina sejak Mei 2022. Mandatnya, yang diperpanjang pada April 2025, bertujuan untuk memantau dan melaporkan pelanggaran HAM di wilayah pendudukan.
Pemicu terbaru desakan mundur ini adalah potongan video dari partisipasinya dalam Forum Al Jazeera di Doha pada Februari 2026. Dalam video tersebut, Albanese dituding menyebut Israel sebagai "musuh bersama umat manusia".
Pemerintah Prancis melalui Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menyatakan pernyataan tersebut "keterlaluan dan tidak dapat diterima" karena dianggap menyerang bangsa, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Jerman pun mengikuti langkah serupa, menyebut posisi Albanese tidak lagi dapat dipertahankan.
Albanese dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa pernyataannya telah dimanipulasi oleh kelompok lobi tertentu. Menurutnya, istilah "musuh bersama" merujuk pada sistem yang memungkinkan genosida, yang mencakup modal finansial, algoritma yang mengaburkan fakta, dan pasokan senjata, bukan merujuk pada rakyat atau negara Israel secara keseluruhan.
Ini bukan kali pertama Albanese menjadi sasaran kritik. Sejak awal masa jabatannya, ia telah menghadapi berbagai rintangan:
Secara teknis, Pelapor Khusus adalah ahli independen, bukan staf PBB. Mereka tidak menerima gaji dari PBB (pro bono) dan hanya bisa diberhentikan oleh Dewan HAM PBB jika terbukti melanggar kode etik secara berat.
Prancis dan Jerman memiliki sensitivitas sejarah yang tinggi terhadap anti-Semitisme. Mereka memandang bahwa penggunaan terminologi yang menyamakan sebuah negara dengan "musuh kemanusiaan" telah melampaui batas kritik politik yang sah.
Sanksi AS pada 2025 sempat membekukan akses perbankan Albanese, namun ia tetap menjalankan mandatnya dengan dukungan dari berbagai organisasi HAM internasional dan negara-negara berkembang.
Kontroversi Francesca Albanese mencerminkan polarisasi ekstrem dalam memandang konflik Israel-Palestina. Bagi pendukungnya, ia adalah suara keberanian yang mengungkap kebenaran di tengah tekanan negara-negara besar. Bagi kritikusnya, ia adalah aktivis politik yang menggunakan jubah PBB untuk menyebarkan narasi kebencian.
PELAPOR Khusus PBB Francesca Albanese menghadapi desakan mundur dari sejumlah negara Eropa setelah dituding menyebut Israel sebagai musuh bersama umat manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved