Strategi Diplomasi 2026: Indonesia tidak Pilih Kubu, Perluas Ruang Strategis Global

DI tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin transaksional, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan arah baru diplomasi Indonesia yang berfokus pada ketahanan nasional melalui keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026), Menlu menekankan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten pada prinsip Bebas Aktif.

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa multilateralisme saat ini bekerja sebagai sebuah ekosistem arena yang saling terhubung. Indonesia tidak lagi sekadar hadir, namun memperkuat ketahanannya dengan arah kebijakan yang ditentukan secara mandiri.

Baca juga : Bangun Perdamaian Gaza Harus Punya Mandat Internasional

“Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di arena-arena ini dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” ujarnya.

Hal ini dibuktikan dengan manuver Indonesia yang terlibat aktif di berbagai forum strategis seperti BRICS, G20, APEC, MIKTA, hingga proses aksesi ke OECD. Sugiono memastikan bahwa partisipasi luas ini bukanlah bentuk keberpihakan pada blok tertentu, melainkan upaya memperluas jangkauan kepentingan nasional.

“Bukan untuk memilih kubu, tetapi untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis bagi Indonesia. Karena ketahanan dibangun melalui jaringan, bukan isolasi,” kata Menlu Sugiono.

Baca juga : Pimpin ASEAN pada 2026, Filipina Fokus Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Pendekatan strategic diversification ini juga tercermin dari rencana Keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026–2027. Agenda mendatang akan lebih konkret, meliputi penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta ekonomi biru. “Fokusnya jelas: Lapangan Kerja, Pertumbuhan, and Ketahanan,” tambah Sugiono.

Kepemimpinan Strategis di Jantung PBB

Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Menlu mengungkapkan bahwa Indonesia kini memegang sejumlah peran kunci, bertepatan dengan desakan reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Indonesia, melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI, resmi terpilih sebagai salah satu dari tiga anggota Dewan Auditor PBB periode 2026–2032. “Ini bertepatan dengan momentum reformasi PBB,” ujar Sugiono, seraya menekankan peran vital ini dalam menciptakan tata kelola internasional yang lebih akuntabel.

Prestasi diplomasi lainnya tercatat pada 8 Januari 2026, di mana Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Sugiono menjamin kepemimpinan Indonesia akan berjalan tegak lurus pada aturan. “Ini merupakan sebuah mandat yang akan kita jalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif,” tegasnya.
Dampak Nyata dan Ambisi Dewan Keamanan PBB

Selain forum politik tingkat tinggi, diplomasi Indonesia juga merambah ranah teknis yang berdampak langsung pada rakyat, seperti standar keselamatan pelayaran di IMO hingga konektivitas pos dunia di UPU yang mendukung sektor UMKM dan e-commerce.

Menlu Sugiono memberikan apresiasi khusus kepada Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam mengawal penguatan rule setting di tingkat global ini. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama PBB saat ini adalah memastikan agenda reformasi tidak berhenti pada tataran wacana. Menjelang 80 tahun PBB, Indonesia berkomitmen mendorong institusi tersebut agar lebih efektif.

“PBB harus lebih responsif, efisien, dan berdampak nyata di lapangan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Sugiono mengumumkan langkah ambisius Indonesia yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Langkah ini ditegaskan bukan demi prestise, melainkan wujud nyata komitmen Indonesia dalam memperbaiki sistem multilateral yang tengah berada di bawah tekanan global besar. (Metrotvnews/I-1)