Setahun Berlalu, Penanggung Jawab Tragedi Jeju Air Masih Belum Ditentukan

SEBUAH upacara peringatan digelar untuk menandai satu tahun tragedi kecelakaan pesawat penumpang Jeju Air yang menewaskan ratusan orang. 

Acara tersebut mempertemukan keluarga korban, pejabat pemerintah, serta anggota parlemen di Bandara Internasional Muan, Kabupaten Muan, Provinsi Jeolla Selatan, pada hari Senin (29/12). Peringatan ini berlangsung di tengah meningkatnya tuntutan publik agar dilakukan penyelidikan menyeluruh atas bencana penerbangan tersebut.

Sekitar 1.200 orang menghadiri upacara untuk mengenang 179 korban jiwa yang meninggal pada 29 Desember 2024. 

Baca juga : 2 KM Sebelum Mendarat, Kotak Hitam Jeju Air Berhenti Merekam

Pada hari itu, sebuah pesawat Jeju Air tipe Boeing 737-800 mengalami kecelakaan setelah menabrak struktur localizer di dekat landasan pacu Bandara Internasional Muan. 

Insiden tersebut mengakibatkan 179 orang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Upacara peringatan diselenggarakan bersama oleh asosiasi keluarga korban dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi. 

Baca juga : Kotak Hitam Pesawat Jeju Air Tidak Merekam Empat Menit Terakhir Sebelum Ledakan Fatal

Acara dimulai pukul 10.00 pagi di lantai dua terminal bandara. Pada pukul 9.03 pagi, bertepatan waktu terjadinya kecelakaan, sirene dibunyikan secara serentak di seluruh negeri, disusul dengan satu menit mengheningkan cipta.

Rangkaian acara dibuka dengan pertunjukan musik klasik, kemudian dilanjutkan dengan peletakan bunga, sambutan para pejabat, serta sebuah pertunjukan panggung simbolis bertajuk Jalan Pulang yang menggambarkan perjalanan terakhir para penumpang yang tengah kembali dari Thailand. 

Penyanyi Lee Eun-mi menutup acara dengan membawakan lagu penghormatan.

Upacara tersebut dihadiri oleh tokoh lintas partai politik. Hadirin mencakup Perdana Menteri Kim Min-seok, Menteri Pertanahan Kim Yun-duk, Ketua Partai Demokrat Jung Chung-rae, serta Pemimpin Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Song Eon-seog, bersama sejumlah anggota senior dari partai-partai kecil lainnya.

Ketua asosiasi keluarga korban Kim Yoo-jin menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai.

"Bencana di negara ini semuanya tampak sama," kata Kim. 

"Ada peringatan sebelum tragedi itu terjadi, tetapi pemerintah gagal bertindak. Respons difokuskan pada pengelolaan dampak setelah kejadian, kesalahan hanya ditujukan kepada pejabat tingkat rendah dan kebenaran tetap tidak jelas, dengan hanya upaya dangkal yang dilakukan untuk mencegahnya terjadi lagi," ujarnya.

Dalam setahun terakhir, mereka belum melihat permintaan maaf, pengungkapan catatan dan penangkapan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Investigasi telah terhenti, dan pemerintah belum pernah memberikan jawaban yang tepat atas kematian 179 orang tersebut.

"Saya sekali lagi mendesak pemerintah untuk menjamin hak dasar keluarga yang berduka untuk hidup, untuk melindungi kami dari rumor yang merajalela dan kerugian sekunder, dan untuk memastikan independensi Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api. Jika kebenaran di balik bencana Jeju Air tidak sepenuhnya terungkap, tragedi seperti ini tidak akan pernah berakhir," lanjutnya.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menyatakan komitmen lembaganya untuk memberikan dukungan legislatif penuh dalam upaya pengungkapan kebenaran.

"Kami akan memastikan bahwa tidak ada lembaga yang menghindari penyerahan catatan," katanya. 

"Majelis Nasional akan menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sambil mengingat hak-hak para korban," sebutnya.

Dalam pertemuan pimpinan partai yang digelar di Muan, Anggota Parlemen Jung menegaskan bahwa keluarga korban masih belum memperoleh kejelasan yang mereka harapkan.

"Satu tahun telah berlalu, tetapi upaya untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya masih belum cukup," katanya. 

"Majelis Nasional akan melakukan bagiannya melalui investigasi negara untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," terangnya.

Anggota parlemen Song turut menyoroti absennya pertanggungjawaban hingga kini.

"Meskipun 179 nyawa melayang, belum ada yang dimintai pertanggungjawaban," katanya dikutip 
Korea Joongang daily, Selasa (30/12).

"Kita harus menilai kembali dasar-dasar keselamatan penerbangan, termasuk risiko tabrakan burung dan desain struktural localizer Bandara Muan," sebutnya.

Pemimpin Partai Pendapatan Dasar, Yong Hye-in mengkritik pemerintah serta penyelidikan awal yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi.

"Badan Investigasi Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api gagal memberikan laporan yang jelas tentang masalah struktural dan malah menyalahkan pilot," katanya. 

"Penyelidikan telah terhenti, dan baik pemerintah maupun Majelis Nasional tidak dapat menghindari tanggung jawab," terangnya.

Usai upacara peringatan, para anggota keluarga korban mengunjungi struktur localizer yang ditabrak pesawat saat upaya pendaratan darurat. 

Di lokasi tersebut, mereka menggelar penghormatan secara pribadi dan kembali menegaskan tuntutan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh.

"Sebuah upacara peringatan tidak akan lengkap tanpa mengungkap kebenaran," ujar mereka.

Sementara itu, komite khusus Majelis Nasional yang menangani bencana Jeju Air baru-baru ini telah memulai penyelidikan skala penuh yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Januari tahun depan.

Komite tersebut berencana memusatkan penyelidikan pada sejumlah aspek krusial, termasuk manajemen risiko tabrakan burung, kemungkinan cacat pada pesawat, desain, konstruksi, serta pemeliharaan gundukan localizer, dan apakah terdapat temuan dalam penyelidikan awal yang diremehkan atau disembunyikan. 

Periode penyelidikan dapat diperpanjang oleh anggota parlemen apabila dianggap diperlukan. (H-2)