Pentagon Pangkas Besar-besaran Jumlah Komando Tempur AS

PARA pejabat senior Pentagon sedang menyiapkan rencana untuk menurunkan status beberapa markas besar militer AS dan menggeser beberapa para jenderalnya. Perombakan besar-besaran ini diinginkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Demikian diungkapkan berbagai sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut laporan The Washington Post, kemarin, jika diadopsi, rencana tersebut akan membawa beberapa perubahan paling signifikan di jajaran tertinggi militer dalam beberapa dekade. Ini merupakan tindak lanjut dari janji Hegseth untuk mengubah status quo dan mengurangi jumlah jenderal bintang empat di militer. 

Rencana itu akan mengurangi peran penting markas Komando Pusat yang dikenal sebagai CENTCOM, Komando Eropa, dan Komando Afrika. Ketiganya akan berada di bawah kendali organisasi baru yang dikenal sebagai Komando Internasional.

Baca juga : Negara-Negara yang Dibayar agar Terima Warga AS yang Dideportasi

Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine diperkirakan merinci proposal tersebut kepada Hegseth dalam beberapa hari mendatang. Langkah-langkah tersebut akan melengkapi upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sumber daya dari Timur Tengah dan Eropa serta berfokus pada perluasan operasi militer di Belahan Barat.

Tim Hegseth mengatakan dalam satu pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang diskusi internal yang dirumorkan atau masalah pra-keputusan. Setiap anggapan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para pejabat mengenai masalah ini, "Sama sekali salah. Semua orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama di bawah pemerintahan ini," kata pernyataan itu. Pentagon hanya memberikan sedikit atau bahkan tidak memberikan detail apa pun kepada Kongres. 

Americom

Dirancang pula penataan ulang Komando Selatan dan Komando Utara yang mengawasi operasi militer di seluruh belahan barat. Keduanya di bawah markas baru yang akan dikenal sebagai Komando Amerika atau Americom. Konsep itu dilaporkan awal tahun ini oleh NBC News.

Baca juga : Maduro Siaga Hadapi AS, Warga Venezuela Fokus Bertahan Hidup

Para pejabat Pentagon juga membahas pembentukan Komando Arktik yang akan melapor ke Americom. Akan tetapi, ide itu tampaknya ditinggalkan.

Langkah-langkah itu akan mengurangi jumlah markas militer tingkat atas--yang dikenal sebagai komando tempur--dari 11 menjadi delapan sekaligus mengurangi jumlah jenderal dan laksamana bintang empat yang melapor langsung kepada Hegseth. Komando tempur lain yang tersisa ialah Komando Indo-Pasifik, Komando Siber, Komando Operasi Khusus, Komando Antariksa, Komando Strategis, dan Komando Transportasi.

Mereka yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa itu selaras dengan strategi keamanan nasional pemerintahan Trump yang dirilis bulan ini. Strategi  menyatakan, "Masa-masa Amerika Serikat menopang seluruh tatanan dunia seperti Atlas telah berakhir."

Proposal tersebut disusun Staf Gabungan Pentagon di bawah pengawasan Caine dan akan dibagikan kepada Hegseth paling cepat minggu ini sebagai langkah yang disukai di antara para pejabat militer senior. Proposal ini bermula dari permintaan yang diajukan Hegseth pada musim semi untuk meningkatkan efektitivitas sistem komando pasukan. Hegseth terus berhubungan dengan Caine tentang masalah ini selama beberapa bulan terakhir.

Setiap perubahan memerlukan persetujuan Hegseth dan Presiden Donald Trump. Langkah-langkah tersebut akan tercantum dalam Rencana Komando Terpadu Pentagon yang menjabarkan peran markas besar militer utama.

Cetak biru terperinci

Para anggota parlemen mewajibkan Pentagon menyerahkan cetak biru terperinci yang menjelaskan potensi biaya dan dampak penataan ulang terhadap aliansi Amerika. Rencana itu tercantum dalam RUU Kebijakan Pertahanan yang akan menahan anggaran setidaknya hingga 60 hari setelah Pentagon memberikannya kepada para anggota parlemen. RUU tersebut telah disetujui DPR dan diperkirakan disahkan Senat pada pekan ini.

Pejabat senior pertahanan tersebut mengatakan penataan ulang itu untuk mempercepat pengambilan keputusan dan adaptasi para komandan militer. Dalihnya, terjadi kemunduran dalam militer AS memimpin dan mengendalikan pasukan, sehingga kebutuhan untuk perubahan besar sangat mendesak.

"Waktu tidak berpihak pada kita," kata dia menggambarkan percakapan internal seputar rencana tersebut. "Pepatah di sini yaitu jika bukan kita, siapa lagi dan jika bukan sekarang, kapan lagi?"

Potensi reorganisasi itu muncul ketika Hegseth memulai upaya lebih luas untuk mengurangi jumlah jenderal dan laksamana di seluruh militer. Ia juga memecat atau memaksa keluar lebih dari 20 perwira senior. Yang lain diancam dengan tes poligraf untuk menelusuri pembocor informasi ke pers dan jika tidak menyukai kebijakan pemerintahan, diminta mengundurkan diri.

Menteri pertahanan selama pemerintahan Obama dan anggota Senat dari Partai Republik sebelumnya, Chuck Hagel, menyatakan kekhawatiran tentang ambisi pemerintahan Trump. Ada dinamika, kebutuhan, dan ancaman keamanan yang berbeda di seluruh dunia.

"Dunia tidak menjadi kurang rumit," kata Hagel dalam suatu wawancara. "Anda menginginkan komando yang memiliki kemampuan untuk mencegah sebelum masalah membesar dan saya pikir Anda kehilangan sebagian dari itu ketika menyatukan atau mengonsolidasikan terlalu banyak."

Dua lusin konsep

Para pejabat militer senior sesungguhnya mempertimbangkan sekitar dua lusin konsep lain. Setidaknya satu diskusi menyerukan pengurangan menjadi enam komando tempur total. Di bawah rencana itu, Komando Operasi Khusus, Komando Antariksa, dan Komando Siber akan diturunkan statusnya dan ditempatkan dalam kendali Komando Global AS yang baru.

Caine diperkirakan menyampaikan setidaknya dua rencana aksi lain kepada Hegseth. Salah satu konsepnya yaitu menciptakan dua komando untuk menampung semuanya, seperti Komando Pusat dan Komando Eropa ditempatkan di bawah kendali entitas yang akan disebut Komando Operasional. Markas besar utama lain, seperti Komando Transportasi dan Komando Antariksa, akan berada di bawah organisasi yang disebut Komando Pendukung.

Satu proposal menyarankan pembentukan unit markas baru, Gugus Tugas Gabungan Perang, yang akan berbasis di Pentagon. Unit ini akan fokus pada perencanaan dan strategi ketika AS tidak sedang berperang dan mampu mengendalikan pasukan di mana pun di dunia ketika terjadi konflik. 

Gagasan tersebut tidak 'berhasil' dalam penilaian para pejabat militer dan tampaknya tidak mungkin diadopsi, kata pejabat pertahanan senior tersebut. Para pejabat militer tingkat atas menyatakan kekhawatiran bahwa organisasi semacam itu tidak akan memiliki keahlian dan hubungan regional yang sama seperti yang dimiliki struktur militer saat ini.

Bahkan jika memiliki beberapa orang terbaik dalam gugus tugas seperti itu, kata seorang pejabat senior, "Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam," tentang yang terjadi di suatu wilayah. Pejabat kedua mengatakan tampaknya sangat membingungkan jika para komandan tertinggi di suatu wilayah mempersiapkan diri untuk konflik di sana, hanya untuk menyerahkan rencana tersebut kepada komandan lain ketika sesuatu terjadi.

Rencana lain berupaya mengatur ulang militer berdasarkan domain dengan operasi yang dipimpin berdasarkan apakah operasi tersebut terjadi di darat atau udara, laut, ruang angkasa, dan dunia maya. Gagasan ini memiliki pendukung di Angkatan Luar Angkasa tetapi hanya sedikit pendukung lain. Hal ini juga membatasi pengaruh Korps Marinir. Korps Marinir berada di bawah kendali Departemen Angkatan Laut bahkan ketika cabang-cabang layanan lain ditingkatkan.

Para pejabat militer yang terlibat dalam upaya reorganisasi juga mempertimbangkan apakah akan meningkatkan peran ketua untuk memungkinkannya memimpin pasukan daripada hanya menjabat sebagai penasihat militer senior untuk presiden dan menteri pertahanan. Hal itu bisa saja terjadi melalui kerangka kerja Satuan Tugas Gabungan Perang, kata dua pejabat, tetapi konsepnya tampak kabur.

Gagasan itu juga mungkin diperumit oleh Undang-Undang Goldwater-Nichols tahun 1986, undang-undang penting yang mereorganisasi militer dan mendefinisikan peran ketua. Berdasarkan undang-undang tersebut, ketua dianggap sebagai penasihat militer utama bagi presiden, menteri pertahanan, dan pejabat senior lain. Operasi dikendalikan melalui rantai komando yang berjalan dari komandan tempur, ke menteri pertahanan, hingga presiden. (I-2)