Pejabat AS Khawatir soal Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza

SEJUMLAH pejabat pemerintahan Trump menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan damai Jalur Gaza, Palestina, antara Israel dan Hamas berisiko gagal karena sulitnya penerapan sejumlah poin utama. Demikian menurut dokumen internal yang diperoleh Politico, Selasa (11/11).

Dokumen itu menyoroti ketiadaan arah yang jelas dalam implementasi rencana tersebut. Ringkasan dokumen tersebut disampaikan bulan lalu dalam simposium dua hari yang dihadiri Komando Pusat AS dan anggota Pusat Koordinasi Militer-Sipil di Israel selatan. 

Acara itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Michael Fenzel, koordinator keamanan AS untuk Otoritas Israel-Palestina, dan dihadiri sekitar 400 peserta dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, lembaga swadaya masyarakat, serta perusahaan swasta seperti RAND.

Baca juga : Bangun Perdamaian Gaza Harus Punya Mandat Internasional

Presentasi dalam simposium tersebut menunjukkan kekhawatiran besar terhadap kesiapan Pasukan Stabilisasi Internasional atau inisiatif multinasional yang diharapkan menjaga perdamaian di Gaza. 

Satu slide bahkan menampilkan tanda tanya besar antara dua fase rencana perdamaian yang dimediasi AS menandai ketidakpastian masa depannya.

Dokumen 67 halaman yang terdiri dari enam bagian itu menggambarkan tantangan berat bagi pemerintahan Trump dalam menciptakan perdamaian abadi, kontras dengan retorika optimistis para pejabat tinggi. 

Baca juga : Hamas Desak Dunia Tekan Israel Patuhi Gencatan Senjata Gaza

Meski demikian, materi tersebut juga menunjukkan komitmen kuat AS terhadap kesepakatan damai dan keterlibatan besar dalam rekonstruksi Gaza, termasuk pengawasan ekonomi.

"Kisah ini menunjukkan ketidaktahuan sepenuhnya tentang cara kerja upaya perdamaian di Gaza. Semua orang ingin menjadi bagian dari upaya perdamaian Timur Tengah bersejarah Presiden Trump," kata Eddie Vasquez, juru bicara Departemen Luar Negeri.

Dia menambahkan bahwa sejak diumumkannya Rencana 20 Poin, banyak negara dan LSM memberikan saran dan proposal untuk mendukung perdamaian.

Namun, sejumlah peserta simposium menilai rencana ini berpotensi menyeret Washington ke dalam rawa diplomatik seperti yang dialami banyak presiden sebelumnya. 

"Semua orang bicara di ketinggian 40.000 kaki, tetapi tak ada pembahasan konkret tentang operasi dan taktik," ujar salah satu peserta.

Presentasi berjudul Kerja Keras Dimulai Sekarang: Menerapkan Rencana Presiden Trump menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Washington dalam mengubah gencatan senjata menjadi perdamaian jangka panjang. 

David Schenker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat di bawah mantan Presiden Republik George W. Bush, mengatakan bahwa Gaza sendiri merupakan pekerjaan penuh waktu dan membutuhkan perhatian serta birokrasi yang kuat untuk berhasil.

Trump sempat mengunjungi wilayah tersebut pada Oktober, menyebut gencatan senjata sebagai awal kerukunan dan harmoni abadi bagi Israel dan seluruh kawasan. Namun, sebulan kemudian, pejabat-pejabat AS menuntut bukti nyata pelaksanaan di lapangan.

Salah satu laporan dari Blair Institute menggambarkan kerusakan parah di Gaza dan menyoroti bahwa Hamas mulai mengisi kekosongan keamanan dengan menerjunkan sekitar 7.000 personel di area yang tidak dikuasai Israel. Dokumen AS lain memperingatkan bahwa Hamas sedang mengulur waktu untuk mendapatkan kembali kendali.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa proses perdamaian akan penuh rintangan. "Setiap hari akan menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang. Jika mudah, tentu sudah selesai 30 tahun lalu," katanya.

Pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional menjadi prioritas utama, tetapi masih belum jelas soal mandat, aturan operasi, dan negara peserta. AS disebut tengah mengedarkan rancangan resolusi di PBB untuk mengesahkan pasukan tersebut sebelum menggelar konferensi donor internasional.

Sejumlah negara seperti Indonesia, Azerbaijan, Pakistan, dan Turki menawarkan kontribusi. Israel dilaporkan keberatan terhadap keterlibatan Turki. 

"Beberapa negara lebih suka memberi dana ketimbang mengirim pasukan," kata peserta lain.

Rencana tersebut juga menghadapi hambatan politik, termasuk perdebatan antara Israel dan Otoritas Palestina soal pihak yang akan mengatur Gaza. Meski Otoritas Palestina berharap kembali memimpin wilayah itu, Israel menolak gagasan tersebut.

Bagan organisasi dalam dokumen menunjukkan rencana besar AS di Gaza, termasuk pengawasan keamanan dan ekonomi. Namun, masih belum jelas sejauh mana pemerintahan Trump bersedia menginvestasikan waktu dan dana.

"Ada pertanyaan besar, apakah masuk akal bagi Amerika untuk terlibat jangka panjang di Gaza, mengingat kebijakan America First presiden? Ini masih dalam pembahasan," tegas seorang pejabat AS.

Namun ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump yakin akan ada mitra lain yang siap memikul peran lebih besar. (I-2)