AS Hapus Portal Pelaporan Pelanggaran HAM, Dikecam Aktivis dan Mantan Pejabat Kongres

DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus portal daring Human Rights Reporting Gateway (HRG). Portal yang sebelumnya menjadi saluran resmi bagi individu atau organisasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh unit militer asing yang menerima bantuan senjata dari AS.

Portal yang dibuat pada 2022 itu merupakan satu-satunya kanal publik untuk melaporkan langsung dugaan pelanggaran berat kepada pemerintah AS. Penghapusannya memicu kecaman dari para aktivis HAM dan pejabat kongres yang terlibat dalam penyusunan undang-undang yang mewajibkan keberadaan portal tersebut.

HRG dibentuk sebagai tindak lanjut dari Leahy Law. Leahy Law ialah aturan yang menegaskan pemerintah AS wajib menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM serius oleh unit militer yang disokong Washington.

Baca juga : Dunia Usaha Jadi Pelanggar HAM Terbanyak Kedua, KemenHAM Luncurkan Sistem Pengawasan Baru

Salah satu laporan yang masuk melalui HRG adalah dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Kolombia dalam aksi protes pada 2021. Menurut Amnesty International, beberapa laporan lain yang tengah disiapkan menyangkut dugaan pelanggaran unit militer Israel di Tepi Barat yang didukung persenjataan AS.

Abaikan Hukum

Tim Rieser, mantan penasihat senior Senator Patrick Leahy yang menyusun amandemen undang-undang tersebut pada 2011, menilai penghapusan portal itu sebagai bentuk pengabaian hukum.

“Departemen Luar Negeri jelas mengabaikan hukum,” ujarnya kepada BBC. “Ini tanda bahwa seluruh sistem perlindungan HAM di dalam departemen semakin tidak berfungsi.”

Baca juga : Relokasi Warga dari Tesso Nillo Berpotensi Langgar HAM

Rieser memperingatkan tanpa mekanisme pelaporan seperti HRG, AS berisiko terus mendukung pasukan keamanan asing yang terlibat dalam kejahatan berat tanpa ada tindakan nyata.

Menanggapi kritik itu, Departemen Luar Negeri AS menegaskan masih menerima laporan terkait pelanggaran HAM berat melalui kerja sama dengan “organisasi kredibel”. “Departemen tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” demikian pernyataan resmi mereka.

Penghapusan HRG terjadi di tengah restrukturisasi besar-besaran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Marco Rubio, termasuk pengurangan staf dan pembubaran sejumlah kantor yang fokus pada pemantauan HAM. Tahun ini, laporan tahunan HAM versi terbaru mereka disebut lebih ringkas dan dianggap mengabaikan dugaan pelanggaran oleh sekutu-sekutu AS.

Tidak Ada Saluran Resmi

Charles Blaha, mantan Direktur Kantor Keamanan dan HAM di Departemen Luar Negeri, menilai hilangnya HRG membuat pelapor di lapangan kini tidak memiliki “saluran resmi” untuk melaporkan pelanggaran serius.

“Kemampuan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan menjadi sangat lemah,” ujarnya.

BBC melaporkan bahwa HRG telah dihapus secara bertahap selama restrukturisasi berlangsung. Sebelum ditutup, situs ini meminta laporan rinci mencakup nama unit, identitas pelaku, lokasi, dan waktu kejadian.

Menurut Amnesty International, sebelum penghapusan HRG, mereka tengah menyiapkan laporan terkait dugaan penggunaan senjata AS oleh pasukan Israel dalam operasi di Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada akhir 2023.

AS merupakan pemberi bantuan militer terbesar di dunia, menyalurkan dana, pelatihan, dan senjata ke lebih dari 150 negara. Leahy Law bertujuan memastikan dana publik AS tidak digunakan untuk mendukung pelanggaran HAM di luar negeri.

“Sebagai anggota Kongres, saya ingin memastikan dana pembayar pajak tidak mengalir ke tangan penyiksa atau pembunuh warganya sendiri,” ujar Amanda Klasing, perwakilan Amnesty International USA. (BBC/Z-2)