Senat AS Gagal Loloskan RUU Anggaran Kelima Kalinya, Trump Ancam PHK Massal

SENAT Amerika Serikat kembali gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran untuk membuka kembali pemerintahan federal, Senin (6/10). Ini menjadi kegagalan kelima kalinya dalam upaya mengakhiri kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat.

Kedua proposal yang diajukan masing-masing partai gagal mencapai ambang batas 60 suara yang dibutuhkan. RUU versi Demokrat hanya memperoleh 45 suara setuju berbanding 50 menolak, sementara versi Republik juga gagal dengan hasil 52-42.

Kebuntuan ini memperpanjang penutupan sebagian pemerintahan federal (government shutdown) yang sudah berlangsung lima hari. Ribuan pegawai negeri terpaksa dirumahkan tanpa bayaran atau tetap bekerja tanpa gaji sejak pendanaan lembaga mereka berakhir.

Baca juga : Amerika Serikat Terancam Alami Shutdown Pemerintahan Lagi, Kebuntuan Politik Makin Tajam

Presiden Donald Trump memperingatkan jika kebuntuan ini terus berlanjut, akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal (PHK) di berbagai lembaga federal. Namun, ia juga memberi sinyal terbuka untuk bernegosiasi dengan Partai Demokrat, yang tetap bersikeras agar RUU anggaran mencakup jaminan perlindungan layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Demokrat harus membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu. Saya bersedia bekerja sama dengan mereka mengenai kebijakan kesehatan atau hal lainnya, tapi pemerintahan ini harus berfungsi malam ini juga,” tulis Trump di platform Truth Social.

Dokter Tolak Proposal Republik

Sementara itu, Demokrat menolak mendukung proposal Republik yang mereka nilai mengancam akses layanan medis bagi warga kurang mampu. Mereka menuntut agar subsidi asuransi kesehatan diperpanjang dan pemotongan terhadap program Medicaid yang dilakukan pemerintahan Trump sebelumnya dibatalkan.

Baca juga : Krisis Anggaran: Pemerintah AS Resmi Shutdown, Siapa yang akan Mengalah?

Partai Republik menuduh Demokrat menggunakan isu kesehatan untuk menutup pemerintahan demi kepentingan politik, bahkan menuding mereka ingin memperluas jaminan kesehatan bagi imigran ilegal. Klaim yang dibantah keras oleh pimpinan Demokrat.

PHK Permanen

Di sisi lain, Gedung Putih memperingatkan PHK permanen terhadap pegawai federal kini “tak terhindarkan” jika situasi ini terus berlanjut. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyatakan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait potensi PHK tersebut.

“Kami tidak ingin ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi jika penutupan ini berlanjut, konsekuensinya tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Ketegangan politik juga meningkat di Kongres. Dalam wawancara terpisah di NBC, Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dan Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, saling melempar tuduhan. Jeffries menuduh Partai Republik berbohong untuk mengubah opini publik, sementara Johnson menuding Demokrat tidak beritikad baik dalam negosiasi.

Kebuntuan ini menunjukkan semakin dalamnya perpecahan politik di Washington, sementara jutaan warga Amerika kini menunggu kepastian kapan pemerintahan mereka kembali berfungsi normal. (BBC/Z-2)