Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Luar Negeri Luksemburg, Xavier Bettel mengusulkan agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang khusus di Jenewa, Swiss, menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang membatalkan visa pejabat Palestina untuk menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di New York.
"Kemarin, kami menerima informasi dari sumber kami bahwa otoritas AS tak akan menerbitkan visa untuk Palestina, perwakilan dari Otoritas Palestina untuk melakukan perjalanan ke New York demi menghadiri Majelis Umum PBB," kata Bettel sebelum rapat informal para menteri luar negeri Uni Eropa seperti dikutip Anadolu, Senin (1/9).
"Karena itu, bagaimana jika kita berangkat ke Jenewa, bukannya New York, demi sebuah sidang istimewa Majelis Umum untuk mendengarkan pihak Palestina dan membahasnya?" tambahnya.
Bettel menegaskan bahwa Palestina tidak boleh dikesampingkan dalam pembahasan internasional. "Kita seharusnya bisa mendiskusikan semuanya bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bettel juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap negara-negara Uni Eropa yang belum mampu menyepakati sikap bersama terkait sanksi terhadap Israel. Dia menilai perbedaan posisi tersebut membuat upaya diplomasi Eropa terhadap krisis Gaza menjadi semakin lemah.
Sehari sebelumnya, Jumat (29/8), Departemen Luar Negeri AS menegaskan pencabutan visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini.
Namun, Washington menyatakan akan tetap memberikan keringanan tertentu kepada perwakilan Palestina di PBB sesuai perjanjian antara AS dan PBB terkait Markas Besar PBB di New York. (Fer/I-1)
Amerika Serikat berkomitmen membangun pangkalan permanen di kutub selatan Bulan dengan investasi sebesar US$20 miliar (sekitar Rp338 triliun) selama tujuh tahun ke depan.
RENCANA pengendalian bersama Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dan Iran menjadi dinamika baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah, di tengah konflik
PM Jepang Sanae Takaichi menegaskan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz di tengah konflik AS-Israel dan Iran.
Pemerintah Iran membantah keras klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait adanya pembicaraan penghentian perang.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf membantah adanya pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS).
Presiden Donald Trump mengatakan Selat Hormuz akan segera dibuka di bawah pengawasan AS dan Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved