Media Asing Soroti Kemarahan Publik dan Demonstrasi di Indonesia

RIBUAN demonstran bentrok dengan aparat keamanan di Jakarta pada Kamis (28/8) dalam aksi protes besar yang menyoroti tunjangan fantastis DPR RI. Beberapa media internasional menilai gelombang unjuk rasa ini menambah tekanan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam laporannya berjudul Economic hardship sparks protests in Indonesia, NHK melaporkan bahwa demonstrasi menuntut kenaikan upah berlangsung di sejumlah kota besar, dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. 

Ribuan orang, mayoritas anggota serikat pekerja, turun ke jalan dengan tuntutan kenaikan upah minimum hingga 10%.

Baca juga : PSI Sampaikan Duka Cita Atas Meninggalnya Affan Kurniawan

NHK juga mencatat bahwa aksi serupa sudah terjadi sejak awal pekan. Ribuan mahasiswa dan buruh berusaha mendekati kompleks DPR RI untuk memprotes gaji serta tunjangan yang dianggap berlebihan. 

Polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% per tahun, banyak pekerja non-reguler merasa tertinggal. Seorang pakar menilai ketidakpekaan pemerintah terhadap kesulitan ekonomi rakyat dan komunikasi yang buruk turut memperbesar kemarahan publik.

Bloomberg menurunkan laporan berjudul Thousands clash with police in Jakarta as protests intensify. Media itu menilai aksi jalanan ini semakin menambah ketidakpastian bagi politik dan ekonomi Indonesia. 

Baca juga : PP KAMMI Kecam Keras Aksi Represi Polisi terhadap Massa Aksi

"Protes-protes ini menambah ketidakpastian seputar kesehatan ekonomi Indonesia. Meskipun inflasi moderat dengan rata-rata sekitar 3% sejak pandemi, harga beras dan pendidikan yang tinggi telah memicu ketidakpuasan atas biaya hidup," tulis Bloomberg.

Sementara itu, The Guardian menyoroti isu tunjangan parlemen dalam laporannya bertajuk Protests erupt in Indonesia over privileges for parliament members and ‘corrupt elites’. Media Inggris itu menyebut polisi anti huru hara menembakkan meriam air (water cannon) dan gas air mata untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang melempar batu ke arah aparat.

Menurut The Guardian, ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis menuntut penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta (US$3.075) per bulan bagi anggota DPR, jumlah yang hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. 

Selain memprotes gaji dan tunjangan parlemen, mereka juga mengecam apa yang disebut sebagai “elit korup” serta kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada konglomerat dan militer. (I-3)