Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MILIARDER dan pengusaha teknologi Amerika Serikat (AS) Elon Musk, Selasa (3/6), sepakat dengan tudingan bahwa PBB telah membungkam kebebasan berpendapat sehingga menyerukan agar pendanaan lembaga internasional itu dihentikan.
"Hentikan pendanaan PBB," tulis Musk di platform media sosial miliknya, X.
Pernyataan itu merespons unggahan pengguna lain di X yang mengeklaim bahwa PBB 'baru saja menyatakan perang terhadap kebebasan berbicara' dan melampirkan pesan video Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang berbicara tentang platform digital.
Dalam video yang diperkirakan direkam pada Juni 2023 tersebut, Guterres mengatakan bahwa platform digital telah disalahgunakan untuk menyesatkan sains dan menyebarkan disinformasi serta ujaran kebencian kepada miliaran orang. Ia menyerukan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ancaman ini.
Guterres juga memaparkan Ringkasan Kebijakan tentang Integritas Informasi pada Platform Digital (Policy Brief on Information Integrity on Digital Platforms) sebagai kerangka kerja menuju respons internasional yang terkoordinasi dalam menghadapi penyalahgunaan informasi digital.
Sementara itu, pada akhir Februari, sejumlah anggota Partai Republik di Senat AS mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang menyerukan penarikan penuh AS dari keanggotaan PBB.
Dokumen tersebut mencakup penghentian seluruh pendanaan AS untuk PBB dan pelarangan keterlibatan AS dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Presiden AS Donald Trump dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2026 juga mengusulkan penghentian sebagian besar kontribusi kepada PBB dan organisasi internasional lainnya.
Ia mengincar penghapusan dana sekitar US$1,6 miliar (sekitar Rp26 triliun) untuk misi penjaga perdamaian yang dianggap 'boros' karena gagal dan beban kontribusinya terlalu tinggi, menurut dokumen anggaran yang dirilis awal Mei. (Ant/Z-1)
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
RUSIA dikabarkan siap menyerahkan sebagian kecil wilayah Ukraina yang saat ini mereka duduki. Sebagai gantinya, Kyiv akan diminta menyerahkan sebagian besar wilayah timurnya.
AS menghentikan semua visa kunjungan bagi warga Jalur Gaza sambil menunggu peninjauan yang lengkap dan menyeluruh.
PRESIDEN AS Donald Trump berencana mendukung usulan yang memungkinkan Rusia mengambil alih wilayah Ukraina yang tidak diduduki sebagai bagian dari perjanjian damai.
PERTEMUAN antara Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, Jumat waktu setempat atau Sabtu WIB, berakhir tanpa kesepakatan gencatan senjata di Ukraina.
Sebanyak 54% warga Amerika Serikat yakin konsumsi alkohol berdampak negatif bagi kesehatan.
APPLE akhirnya kembali mengaktifkan fitur saturasi oksigen pada perangkat Apple Watch, setelah sempat dilarang oleh Komisi Perdagangan Internasional (ITC) Amerika Serikat pada 2023
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved