Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Kajian Amerika Serikat Universitas Indonesia Suzie Sudarman menyoroti sejumlah hal pada hari pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjabat.
Salah satunya, Trump berjanji akan membuat executive order atau peraturan presiden soal perbatasan dengan national border emergency dan penyelesaian masalah imigran.
"Langkah selanjutnya meliputi soal perdagangan, makro Ekonomi dan masalah Lingkungan. Trump merancang soal perpajakan eksternal sebagai pelengkap dari perpajakan internal (IRS) untuk menghindarkan pengabaian pajak," kata Suzie dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/1).
Dia menambahkan, nantinya akan ada aturan America First Trade Policy untuk melakukan review terhadap kemungkinan negara-negara lain merugikan kebijakan perdagangan Amerika.
"Vietnam saja sudah mulai ditinjau karena dianggap sebagai pintu masuk barang-barang Tiongkok ke Amerika Serikat," sebutnya.
Dia menyebut pemerintah Trump juga menggunakan perspektif strategic competition dan mengejar full spectrum dominance.
"Kata-kata dependency atau ketergantungan itu dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasional Amerika. Jadi aturan perekonomian kini menyatu dengan faham geopolitik," ujarnya.
Dosen Universitas Indonesia Suzie Sudarman menegaskan full spectrum dominance itu menyangkut palagan yang bersifat fisik, udara, daratan dan bawah tanah, juga spektrum elektromagnetik dan ruang informasi.
"Pengendalian berarti kebebasan aset kekuatan musuh untuk mengeksploitasi ruang pertempuran sepenuhnya terhalang," paparnya.
Terkait mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, Suzie menilai Trump sebagai sosok bully dan erratic atau tidak menentu. Hal ini juga ditinjau dari pernyataannya soal Panama Canal, Greenland, Canada dan the Gulf of Mexico.
Trump juga telah menjanjikan tindakan besar dalam pemerintahan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Sehingga dia meminta Pemerintah Indonesia juga mengkaji kebijakan Trump, untuk antisipasi dan mendapatkan solusinya.
"Kita harus bisa menyisir kebijakan Trump yang mana dan yang mampu kita antisipasi serta dicari solusi yang terbaik bagi bangsa. Tanpa menggunakan keahlian untuk menyisir permasalahan kita akan terus membuat kesalahan," lanjutnya.
Sebagai modal, menurutnya Trump tidak akan melihat sejarah tetapi kebijakan pemerintahan akan dipotret sebagai seberapa besar perdagangan dengan Tiongkok dan seberapa dekat dengan Tiongkok.
"Hal ini berbeda dengan India yang dianggap dekat dengan BRICS maupun Quad jadi tidak dimusuhi," pungkasnya. (Z-9)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti pernyataan pernyataan kontroversial Donald Trump selepas dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menipu negaranya.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dalam keadaan darurat energi nasional akibat pengeluaran besar-besaran.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin dikenang sebagai sosok pembawa perdamaian dan pemersatu.
Dalam pidatonya pelantikannya di Capitol Rotunda, Washington DC pada Selasa dini hari WIB, Trump menyatakan akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, telah menelepon Presiden Rusia, Vladimir Putin pada Kamis (3/7).
Pemerintah Israel secara resmi mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata bilateral dengan Iran pada Selasa (24/6).
Donald Trump tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemotongan kontrak pemerintah yang dimiliki oleh pengusaha teknologi Elon Musk.
UNIVERSITAS Harvard menyelenggarakan wisuda ke-374 pada Kamis (29/5) di tengah tekanan politik yang intens dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyetujui perpanjangan tenggat waktu pemberlakuan tarif sebesar 50% terhadap barang-barang dari Uni Eropa hingga 9 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved