Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden dinilai tidak menampakkan hasil yang signifikan. Pasalnya, momentumnya kurang tepat jika tidak dilakukan setelah Donald Trump Dilantik.
Menurut pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja, waktu kunjungan Presiden Prabowo Amerika Serikat yang akan berganti kepemimpinan kurang pas. Pasalnya, arah kebijakan AS bakal berubah seiring kepemimpinan Donald Trump nantinya.
"Esensinya kan Kepala Negara mengundang Kepala Negara, apakah harus dijawab pada momen atau di tahun itu juga ketika orang itu berkuasa? Tidak juga. Sudah banyak kasus Kepala Negara diundang lalu dijawabnya pada momen yang tepat," kata Dinna kepada Media Indonesia, Rabu (13/11).
"Kunjungan kenegaraan itu bentuk paling tinggi dari keakraban suatu negara dan deal-nya harus tampak betul. Kalau dicermati yang disampaikan Pak Prabowo dan Biden, tidak ada sesuatu yang signifikan," imbuh Direktur Eksekutif Synergy Policies itu.
Menurutnya, Biden hanya mengiakan program-program yang AS menyadari diinginkan Indonesia. Seperti dukungan Biden agar Indonesia masuk ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Mendukung masuk OECD itu kan katanya Biden sementara itu Trump belum tentu. Trump itu bukan kontinuitas. Trump dan Biden sudah jelas berbeda sekali," kata Dinna.
Begitu juga dengan isu-isu lainnya. Di antaranya persoalan di kawasan terkait Myanmar. Kedua pemimpin angkat bicara mengenai perlunya suasana kondusif dan mengembalikan Myanmar ke demokrasi.
Tetapi, kata Dinna, sikap tersebut bisa saja berbeda sekali ketika nanti AS dipimpin Trump. Menurutnya, sikap tersebut ialah narasi pemerintahan di bawah Partai Demokrat sedangkan Trump dari Partai Republik belum tentu memiliki sikap yang sama.
"Kenapa bertemu Biden, kenapa sekarang ke Amerika Serikat, kenapa tidak nanti saja 20 Januari setelah Trump dilantik?," ujar Dinna.
"Jadi soal politik luar negeri Indonesia, Pak Prabowo ini berhitungnya seperti apa sih dan ini yang perlu kita cermati bersama. Ternyata antara narasi dan implementasi itu gap-nya sangat besar. Mudah-mudahan tidak ada hal negatif yang berimplikasi," tukasnya. (Dhk/P-3)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
Puan Maharani memberikan sinyal positif pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan Megawati di Istana Merdeka.
SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Donald Trump mengklaim banyak grasi yang diberikan Joe Biden tidak sah karena menggunakan autopen, bukan ditandatangani langsung oleh presiden.
David Weiss, penasihat khusus Departemen Kehakiman yang menyelidiki Hunter Biden selama enam tahun, mengkritik Presiden Joe Biden atas tuduhan tidak perlu dan salah.
PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menyepakati gencatan senjata segera di Gaza.
PENASIHAT Keamanan Nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan pembebasan sandera di Jalur Gaza sangat dekat mencapai kesepakatan.
Presiden Joe Biden mengumumkan pemerintah federal akan menanggung 100% biaya operasional terkait kebakaran hutan di California Selatan selama 180 hari.
Presiden AS Joe Biden secara resmi memblokir akuisisi US Steel oleh Nippon Steel senilai US$14,9 miliar dengan alasan keamanan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved