Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu (7/9/2024) mengutuk pembunuhan aktivis Turki-Amerika Aysenur Ezgi Eygi, 26, oleh Israel sebagai upaya mengintimidasi dan menekan para pendukung perjuangan Palestina.
Dalam pernyataannya, departemen ekspatriat PLO mengatakan pembunuhan Eygi menyoroti kebrutalan dan kekerasan pendudukan Israel terhadap warga sipil yang tidak bersalah dan mereka yang menentang tindakannya.
Organisasi itu menekankan bahwa pembunuhan tersebut ditujukan untuk mengintimidasi dan menekan dukungan bagi Palestina.
Baca juga : Italia Ingin Ajukan Rencana Rekonstruksi Gaza pada Sidang Umum PBB
PLO menganggap Tel Aviv sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian Eygi, dan menyerukan tekanan internasional yang substansial terhadap Israel untuk menghentikan pelanggarannya terhadap hukum dan perjanjian internasional.
Sekretaris Jenderal PLO Hussein al-Sheikh menyerukan agar militer Israel diadili di pengadilan internasional dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai kejahatan lain yang menambah kekejaman harian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan.
Organisasi tersebut juga menuntut kepatuhan terhadap resolusi internasional dan diakhirinya pendudukan.
Baca juga : Uni Eropa Disebut Pendukung Utama Otoritas Palestina
Eygi ditembak mati oleh pasukan Israel pada Jumat saat berpartisipasi dalam protes terhadap perluasan permukiman di kota Beita, dekat Nablus di Tepi Barat utara.
Direktur Rumah Sakit Rafidia di Nablus Fouad Nafia menyatakan Eygi dibawa ke rumah sakit dengan luka tembak di kepala dan dinyatakan meninggal meskipun telah dilakukan upaya resusitasi.
Masyarakat internasional, termasuk Turki, AS dan PBB, telah mengutuk pembunuhan Eygi.
Baca juga : Ehud Olmert Peringatkan Pemimpin Israel Soal Kekerasan Pemukim di Tepi Barat
Ketegangan semakin memuncak di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki seiring Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 40.900 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober tahun lalu.
Pasukan Israel pada Jumat (6/9) menarik diri dari kota Jenin setelah pengepungan selama 10 hari, dengan meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya.
Dalam sebuah penyampaian pendapat penting pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel yang berlangsung selama puluhan tahun atas tanah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. (Ant/P-3)
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
Baznas bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir menyerahkan lima unit Mobile Clinic dari Tempo Scan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan darurat.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
KELOMPOK perjuangan kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan kesiapannya untuk memulai dialog nasional dengan seluruh faksi Palestina, termasuk Otoritas Palestina (PA).
TIGA dekade, lima presiden AS serta banyak diplomat datang dan pergi sejak Tony Blair pertama kali menangani konflik Israel-Palestina sebagai perdana menteri baru Inggris pada 1997.
AS menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat PLO serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menandatangani dekret yang membentuk komite penyusun konstitusi sementara sebagai langkah awal transisi menuju status negara penuh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved