Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Pertahanan Israel Yoav Gallant menolak inisiatif Prancis yang bertujuan meredakan ketegangan antara Zionis dengan Hizbullah. Kedua pihak di ambang perang terbuka.
Gallant mengatakan Israel tidak akan mengambil bagian dalam kelompok trilateral yang diusulkan Prancis bersama Amerika Serikat (AS). Dia juga mengecam Paris yang pindah posisi dengan mengecam agresi Israel di Gaza.
“Saat kami melakukan perang yang adil, membela rakyat kami, Prancis telah mengadopsi kebijakan permusuhan terhadap Israel,” kata Gallant dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (15/6).
Baca juga : Menlu AS Antony Blinken di Paris Bahas Ukraina dan Gaza
Dengan melakukan hal ini, sambungnya, Prancis mengabaikan kekejaman yang dilakukan Hamas. Israel tidak akan menjadi pihak dalam kerangka trilateral yang diusulkan oleh Prancis.
Tidak jelas apakah Gallant, yang menjadi subjek penyelidikan kejahatan perang oleh jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, berbicara mewakili seluruh pemerintah Israel atau pribadi.
Para menteri Israel terkadang mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif mengenai hal yang sama, termasuk baru-baru ini mengenai apakah negara tersebut menerima proposal AS untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza.
Baca juga : AS dan Prancis Silang Pendapat Soal Gencatan Senjata di Gaza
Beberapa media Israel mengatakan pejabat dari Kementerian Luar Negeri Israel menolak pernyataan Gallant terhadap Prancis, dan menyebutnya tidak benar dan tidak pantas.
Paris telah berulang kali mengecam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober di Israel, namun juga mengkritik serangan Israel di Rafah di Gaza selatan dan meminta negara tersebut untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37 ribu warga Palestina sejak 7 Oktober.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajukan proposal Libanon setelah berhari-hari terjadi eskalasi di perbatasan Libanon-Israel. Prancis, yang memiliki hubungan dekat dengan Libanon, telah mencoba untuk mencapai resolusi yang dinegosiasikan.
Baca juga : Prancis Mengutuk Serangan ke Rumah Sakit Gaza, Biden Batalkan Kunjungan ke Yordania
“Dengan AS, kami menyetujui prinsip (kelompok kontak) trilateral yakni Israel, AS, dan Prancis untuk memajukan peta jalan yang kami usulkan, dan kami akan melakukan hal yang sama dengan pihak berwenang Libanon,” kata Macron.
Pada Februari, Paris menyampaikan rencana untuk mengakhiri permusuhan yang akan membuat Hizbullah mundur 10 km dari perbatasan, Israel menghentikan serangannya terhadap Libanon selatan dan negosiasi mengenai wilayah perbatasan yang disengketakan.
Hizbullah mengatakan perjanjian diplomatik apa pun hanya bisa terwujud setelah perang Israel di Gaza berakhir. Organisasi Libanon ini mulai menyerang pangkalan militer di Israel utara setelah pecahnya perang di Gaza dalam apa yang disebutnya sebagai “front dukungan” untuk mendukung kelompok bersenjata Palestina.
Baca juga : Putin-Biden Sepakat untuk Bertemu Bahas Solusi Krisis Ukraina
Israel menanggapinya dengan membom desa-desa di Libanon selatan dan menargetkan posisi Hizbullah. Meskipun terjadi baku tembak hampir setiap hari, konfrontasi sebagian besar terbatas pada wilayah perbatasan.
Namun bentrokan lintas batas semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perang besar.
Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan 150 roket dan meluncurkan 30 drone bunuh diri ke posisi militer Israel sebagai tanggapan atas pembunuhan salah satu komandan utamanya minggu ini. Pada hari yang sama, serangan udara Israel menewaskan dua wanita dan melukai 15 warga sipil lainnya di desa Jinata, Libanon selatan.
Hizbullah mengumumkan beberapa operasi militer terhadap Israel, termasuk mengklaim serangan roket terhadap sebuah bangunan yang menampung tentara Israel. Puluhan ribu orang di Libanon selatan dan Israel utara telah meninggalkan rumah mereka untuk menghindari kekerasan.
Hizbullah menyatakan siap berperang jika Israel melancarkan serangan besar. Sementara itu, para pejabat Israel telah berjanji untuk mendorong pejuang Hizbullah menjauh dari perbatasan negaranya.
Para pejabat AS dan Barat telah memperingatkan akan adanya eskalasi di Libanon. “Kami akan terus berupaya untuk menciptakan ketenangan di bagian utara Israel dan mencapai resolusi diplomatik yang memungkinkan puluhan ribu warga Israel yang mengungsi dari rumah mereka dan puluhan ribu warga Libanon yang terpaksa mengungsi. mengungsi dari rumah mereka untuk kembali ke rumah,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller. (Cah/P-5)
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengeklaim bahwa Israel berusaha membunuhnya dengan menyerang wilayah tempat ia sedang mengadakan pertemuan.
PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian mengungkap bahwa dirinya menjadi sasaran upaya pembunuhan oleh Israel selama konflik 12 hari antara kedua negara yang terjadi pada pertengahan Juni lalu.
Menteri Pertahanan Israel mengusulkan pemindahan massal warga Gaza ke kamp tertutup di Rafah.
KELOMPOK aktivis Palestine Action dilaporkan meluncurkan situs web rahasia bernama Direct Action Training untuk merekrut anggota baru.
TONY Blair Institute dikaitkan dengan proyek yang dikecam luas karena mengusulkan pembersihan etnis di Jalur Gaza dengan melibatkan pembangunan kembali daerah kantong pantai itu.
Hamas menginginkan adanya jaminan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza serta kesepakatan gencatan senjata permanen.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved