Putin Berikan Syarat Perundingan Perdamaian dengan Ukraina

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya menguraikan syarat-syarat Rusia jika ingin mengakhiri perang di Ukraina dan memulai perundingan perdamaian.

Berbicara pada pertemuan dengan pegawai Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow, Jum'at (14/6),  Putin mengatakan bahwa Rusia akan segera menghentikan operasi tempur jika Ukraina membatalkan niatnya untuk bergabung dengan NATO.

“Segera setelah Ukraina mulai menarik pasukan dari Donbas dan Novorossiya (di wilayah tersebut) dan berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO, Federasi Rusia akan menghentikan tembakan dan siap untuk bernegosiasi. Saya kira hal itu tidak akan memakan waktu lama,” kata Putin.

Baca juga : Zelensky Bersumpah akan Kalahkan Rusia Hingga Bernasib seperti Nazi

Putin juga meminta Ukraina untuk menarik pasukannya dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia – empat wilayah timur negara itu yang menurut Rusia dianeksasi pada 2022 yang menjadi tindakan yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Dia juga mengisyaratkan bahwa dia tidak menganggap Volodymyr Zelenskyy sebagai presiden sah Ukraina setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Mei dan mengidentifikasi parlemen negara tersebut, Verkhovna Rada, sebagai satu-satunya otoritas yang sah.

Rusia melancarkan perang pada 24 Februari 2022. Sehubungan dengan perang tersebut, Ukraina mengumumkan darurat militer yang tidak mengizinkan diadakannya pemilihan presiden.

Baca juga : Media Tiongkok Silang Pendapat soal Kebenaran Perang Ukraina-Rusia

Sebelum perang dimulai, harapan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dipandang masih jauh, meskipun harapan tersebut menjadi semakin serius seiring konflik yang terjadi.

Pengumuman Putin disampaikan sehari setelah negara-negara G7 mengumumkan paket pinjaman baru senilai 50 miliar dolar AS (Rp812,77 triliun) untuk Ukraina.

Tak sampai di situ, Amerika Serikat serta Ukraina juga menandatangani perjanjian keamanan berdurasi 10 tahun yang berupaya menggarisbawahi bahwa dukungan Barat terhadap negara yang dilanda konflik akan terus berlanjut tanpa batas waktu. (Ant/P-5)