Taiwan Kecam Tiongkok Ubah Rute Penerbangan secara Sepihak

OTORITAS Taiwan kembali mengecam keras Tiongkok yang secara sepihak menetapkan perubahan penerapan rute penerbangan W122 dan W123 tanpa konsultasi bilateral. Taipei menyebut Langkah Beijing ini tidak hanya memengaruhi keselamatan penerbangan regional, tetapi juga merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Pada 30 Januari 2024, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok secara sepihak membatalkan perjanjian lintas selat yang dicapai pada 2015 pada tiga rute penerbangan M503, W122, dan W123.

Rute baru ke kota Xiamen dan Fuzhou di Tiongkok, masing-masing diberi nama W123 dan W122, terhubung ke M503. Rute baru ini beroperasi di sepanjang rute yang ada ke pulau Kinmen dan Matsu di Taiwan, yang memiliki penerbangan reguler ke dan dari pulau utama Taiwan. Keputusan Tiongkok membuka rute udara baru yang melewati wilayah di dekat dua pulau Taiwan menimbulkan risiko keselamatan penerbangan.

Baca juga : Ratusan Jet dan Kapal Perang Tiongkok Kepung Taiwan

Kemudian, pada 18 April 2024 Beijing mengumumkan secara sepihak bahwa rute penerbangan W122 dan W123 akan diluncurkan sebanyak enam kali dalam satu hari.

Langkah tersebut sekali lagi tidak hanya melanggar peraturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tetapi juga melemahkan status quo dan landasan rasa saling percaya di Selat Taiwan.

ICAO sendiri telah menetapkan bahwa perubahan terhadap jaringan penerbangan apa pun harus dikoordinasikan dengan semua wilayah informasi penerbangan yang berdekatan.

Baca juga : Cegah Invasi Tiongkok, AS Beri Paket Bantuan Militer Rp5,2 T ke Taiwan

“Kami mengecam keras tindakan Tiongkok yang tidak bertanggung jawab dan menyerukan kepada Indonesia dan dunia internasional untuk bersama-sama mendesak Tiongkok agar segera melakukan perundingan dengan Taiwan mengenai kasus ini,” ujar pernyataan yang disiarkan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta, Sabtu (27/4).

TETO menggarisbawahi bahwa Taiwan dan Indonesia memiliki kerja sama dan pertukaran yang erat. Saat ini, terdapat sekitar 400.000 warga negara Indonesia yang tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan.

Karenanya, perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan utama Indonesia serta perlindungan warga negara Indonesia.

TETO menyerukan kepada industri, pemerintah, akademisi, peneliti, dan media Indonesia untuk merespons masalah ini dengan serius. “Dan bersama-sama mendesak Tiongkok untuk bernegosiasi dengan Taiwan guna mengelola potensi risiko penerbangan,” tandas TETO. (B-3)