Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Faris Al-Fadhat menilai pertemuan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, minim dampak bagi rakyat Palestina. Selain momentumnya telah melampaui sebulan sejak Negeri Teroris itu membantai lebih dari 11 ribu warga Gaza juga hanya akan melahirkan kecaman.
Padahal, kata Wakil Rektor UMY ini, warga Palestina membutuhkan kemerdekaan dengan penghentian invasi Negeri Zionis. Caranya hanya dapat dilakukan bukan dengan pernyataan bersama melainkan menekan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat.
"Persatuan OKI juga sulit bersatu karena banyak perbedaan pendapat. Paling normatif pertemuan ini hanya menghasut desakan gencatan senjata dan lainnya," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (11/11).
Baca juga : Jokowi akan Hadir dalam KTT Luar Biasa OKI Bahas Kondisi di Gaza
Ia menyarankan langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk menghentikan kebiadaban Israel di tanah Palestina hanya dengan menekan AS dan negara-negara Barat. Tanpa itu suara negara atau blok apapun tidak akan didengarkan Israel.
"Upaya yang konkrit itu melobi AS supaya menekan Israel untuk gencatan senjata. Juga langkah konkrit itu peran Mesir, yang sejak dulu dominan dan secara geografis juga dekat dengan Gaza," kata dia.
Tetapi Mesir menghadapi dilema berat, lanjut dia, karena didesak rakyatnya membantu warga Gaza dengan membuka pintu perbatasan. Di sisi lain, Mesir tidak ingin perekonomiannya hancur dengan membludaknya pengungsi dari Jalur Gaza.
Baca juga : Tolak Biden, PBB Sebut Jumlah Korban Jiwa Gaza Kredibel
"Maka Mesir ini kalkulasinya bukan hanya agama dan politik tapi ekonomi. Apa yang dilakukan OKI sebaiknya, OKI tidak cukup mengecam tapi mengambil langkah strategis yakni melobi AS dan Eropa. OKI seharusnya fokus tidak hanya mengecam namun memaksa AS dan Eropa dengan jalur diplomatik," paparnya.
Pada Senin (13/11), Presiden Jokowi akan diterima Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington D.C, sepulangnya dari Riyadh. Kesempatan ini, kata dia, harus dimaksimalkan untuk memicu perdamaian di Palestina.
Indonesia terbebas dari kepentingan ekonomi dan konflik di Gaza sehingga dapat lebih lantang mendorong AS merayu Israel menghentikan invasinya di Gaza. Indonesia tidak seperti negara-negara Arab termasuk Mesir yang berada di sekitar Palestina.
"Dengan bebas kepentingan itu maka Indonesia dapat lebih lantang mengutamakan isu kemanusiaan kepada Biden. Indonesia bisa mengambil peran di situ. Indonesia juga harus memastikan bahwa pandangan Indonesia serupa OKI," pungkasnya. (Cah/Z-7)
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Program undian ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Para delegasi SMA Labschool Jakarta berkunjung dan diterima oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo di kantor KBRI Indonesia di Washington DC.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved