Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PAKAR Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Faris Al-Fadhat menilai pertemuan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, minim dampak bagi rakyat Palestina. Selain momentumnya telah melampaui sebulan sejak Negeri Teroris itu membantai lebih dari 11 ribu warga Gaza juga hanya akan melahirkan kecaman.
Padahal, kata Wakil Rektor UMY ini, warga Palestina membutuhkan kemerdekaan dengan penghentian invasi Negeri Zionis. Caranya hanya dapat dilakukan bukan dengan pernyataan bersama melainkan menekan sekutu utamanya, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat.
"Persatuan OKI juga sulit bersatu karena banyak perbedaan pendapat. Paling normatif pertemuan ini hanya menghasut desakan gencatan senjata dan lainnya," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (11/11).
Baca juga : Jokowi akan Hadir dalam KTT Luar Biasa OKI Bahas Kondisi di Gaza
Ia menyarankan langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk menghentikan kebiadaban Israel di tanah Palestina hanya dengan menekan AS dan negara-negara Barat. Tanpa itu suara negara atau blok apapun tidak akan didengarkan Israel.
"Upaya yang konkrit itu melobi AS supaya menekan Israel untuk gencatan senjata. Juga langkah konkrit itu peran Mesir, yang sejak dulu dominan dan secara geografis juga dekat dengan Gaza," kata dia.
Tetapi Mesir menghadapi dilema berat, lanjut dia, karena didesak rakyatnya membantu warga Gaza dengan membuka pintu perbatasan. Di sisi lain, Mesir tidak ingin perekonomiannya hancur dengan membludaknya pengungsi dari Jalur Gaza.
Baca juga : Tolak Biden, PBB Sebut Jumlah Korban Jiwa Gaza Kredibel
"Maka Mesir ini kalkulasinya bukan hanya agama dan politik tapi ekonomi. Apa yang dilakukan OKI sebaiknya, OKI tidak cukup mengecam tapi mengambil langkah strategis yakni melobi AS dan Eropa. OKI seharusnya fokus tidak hanya mengecam namun memaksa AS dan Eropa dengan jalur diplomatik," paparnya.
Pada Senin (13/11), Presiden Jokowi akan diterima Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington D.C, sepulangnya dari Riyadh. Kesempatan ini, kata dia, harus dimaksimalkan untuk memicu perdamaian di Palestina.
Indonesia terbebas dari kepentingan ekonomi dan konflik di Gaza sehingga dapat lebih lantang mendorong AS merayu Israel menghentikan invasinya di Gaza. Indonesia tidak seperti negara-negara Arab termasuk Mesir yang berada di sekitar Palestina.
"Dengan bebas kepentingan itu maka Indonesia dapat lebih lantang mengutamakan isu kemanusiaan kepada Biden. Indonesia bisa mengambil peran di situ. Indonesia juga harus memastikan bahwa pandangan Indonesia serupa OKI," pungkasnya. (Cah/Z-7)
MANTAN Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, didiagnosis mengidap kanker prostat agresif.
Mantan Presiden AS Joe Biden menyatakan terima kasih akan dukungan dari seluruh dunia akan diagnosis kanker prostat agresif yang dideritanya.
Mantan Presiden AS Joe Biden baru saja didiagnosis kanker prostat agresif. Kenali lebih lanjut tentang penyakit ini.
Donald Trump mendoakan mantan presiden AS Joe Biden segara pulih dari kanker prostat agresif.
Kantor pribadi mantan Presiden Amerika Serikat mengungkapkan Joe Biden didiagnosa kanker prostat. Saat ini kanker tersebut telah menyaber ke tulangnya.
Biden memperingatkan bahwa pemotongan tunjangan Jaminan Sosial berisiko menghancurkan kehidupan jutaan pensiunan yang bergantung pada program tersebut untuk bertahan hidup.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved