Israel Ingin Hancurkan Hamas, Masa Depan Gaza tidak Jelas

ISRAEL bertekad menghancurkan Hamas. Namun negara itu tidak banyak bicara mengenai pihak yang akan menggantikan kekuasaan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, setelah perang. 

Para pengamat memperkirakan Washington akan memainkan peran yang menentukan. "Satu hal yang jelas, Jalur Gaza tidak akan diperintah oleh Hamas setelah perang ini selesai," kata juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy kepada AFP ketika militer Israel meningkatkan serangan sebagai persiapan serangan darat yang diperkirakan akan dilakukan secara luas.

Setelah serangan 7 Oktober, ketika militan dari gerakan Islam Palestina memulai serangan mematikan lintas batas yang telah menewaskan 1.400 orang, Israel hanya menetapkan satu tujuan, "Menghancurkan Hamas."

Baca juga: Hamas: Lebih dari 5.000 Orang Tewas dalam Serangan Israel

Sejak itu, mereka melancarkan kampanye pengeboman balasan yang brutal, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, kini telah menewaskan lebih dari 5.000 orang. Meskipun ada empat perang sebelumnya dengan penguasa Hamas di Gaza--pada 2008, 2012, 2014, dan 2021--Israel belum pernah mengancam akan sepenuhnya menggulingkan gerakan yang menguasai wilayah kecil berpenduduk 2,4 juta orang ini.

Wilayah tersebut, yang telah terpuruk di bawah blokade Israel dan Mesir sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007, sejak 7 Oktober mengalami krisis kemanusiaan yang semakin parah. Sebagian besar kekurangan air, makanan, dan pasokan dasar lain, serta lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi.

Baca juga: PM Palestina: Barat Beri Izin Israel untuk Membunuh di Gaza

Meskipun Israel menarik tentara dan pemukimnya dari Gaza pada 2005, mengakhiri pendudukan yang dimulai pada 1967, komunitas internasional menganggap mereka bertanggung jawab atas kebutuhan utama wilayah kecil tersebut, seperti energi, makanan, dan obat-obatan.

Menyerahkan kuncinya

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai perang atau mati. Pemerintahannya berharap untuk mengakhiri semua tanggung jawab atas Gaza sebagai bagian dari realitas regional baru yang diharapkan akan muncul setelah perang.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada 10 Anggota Hamas dan Fasilitator Keuangan

Setelah serangan udara dan aksi baru-baru ini di Gaza, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan fase ketiga akan mencakup penghapusan tanggung jawab Israel atas kehidupan di Jalur Gaza dan pembentukan realitas keamanan baru bagi warga Israel.

Namun tidak ada menteri yang berbicara tentang pemerintahan masa depan Gaza. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kemungkinan pendudukan baru Israel di daerah kantong tersebut, karena beban militer dan keuangan dari kemungkinan tersebut terlalu berat untuk ditanggung.

"Kami sedang mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan mitra kami," kata juru bicara pemerintah Levy.

Israel ingin, "Menyerahkan kunci," kepada pihak ketiga, kata sumber kementerian luar negeri yang berbicara tanpa menyebut nama.

Menurut Eitan Shamir, mantan spesialis keamanan pemerintah Israel dan sekarang direktur Pusat Studi Strategis Begin-Sadat di Jerusalem, Washington akan memiliki keputusan yang menentukan mengenai masa depan Gaza. AS, katanya, sudah memiliki reviu umum dalam tindakan Israel melawan Hamas.

"Pilihan favorit Amerika dan Israel ialah struktur internasional dengan Otoritas Palestina dengan pendanaan dari Saudi, misalnya," kata Shamir kepada AFP. Hal itu dapat mencakup bantuan administratif AS dan Eropa.

Pemain regional bungkam 

Presiden AS Joe Biden memberikan dukungan kuat kepada Netanyahu dengan mengunjungi Israel pekan lalu dan memperingatkan para pemain regional lain untuk tidak terlibat sambil menyiapkan bantuan militer senilai hampir $15 miliar. Bahkan dia memperingatkan Israel agar tidak membiarkan kemarahan mereka meluas.

Namun Washington juga belum menjelaskan dengan rinci tentang masa depan Gaza. "Perlu ditemukan sesuatu yang memastikan Hamas tidak dapat melakukan hal ini lagi tetapi juga tidak mengubah pemerintahan Israel di Gaza yang tidak mereka inginkan," Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada televisi CBS pada Minggu.

"Ada berbagai gagasan berbeda di luar sana tentang yang mungkin terjadi dan semua itu perlu dilakukan, bahkan ketika Israel sedang menghadapi ancaman saat ini.”

Sumber Kementerian Luar Negeri Israel mengangkat Mesir sebagai penyelamat, meskipun Kairo telah menolak tekanan selama puluhan tahun untuk mengambil peran yang lebih besar. Mesir dan Yordania sangat prihatin dengan perang yang menyebabkan gelombang baru pengungsi Palestina.

Sejauh ini belum ada negara Arab atau Muslim yang mengusulkan intervensi. Salah satu opsi yang didukung oleh pemimpin oposisi Israel Yair Lapid ialah Otoritas Palestina (PA) pimpinan Mahmud Abbas mengambil kendali.

Pihak berwenang sudah bekerja sama dengan Israel dalam mengelola wilayah Tepi Barat yang diduduki. Namun pemimpin Palestina yang sudah lanjut usia itu menghadapi kritik yang semakin besar sejak perang dimulai.

Laporan dari International Crisis Group mengatakan, "Ada sedikit harapan bahwa PA yang sudah sangat tidak populer bisa kembali ke Gaza setelah invasi Israel dan tidak diperlakukan sebagai musuh. Lagi pula, tidak jelas soal Israel menginginkan Tepi Barat dan Gaza berada di bawah satu otoritas tunggal atau tidak," kata lembaga think tank tersebut. (Z-2)