Presiden Jokowi Kunjungi Hiroshima Peace Memorial Park

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Hiroshima Peace Memorial Park, Jepang, Minggu (21/5). Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari program Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 Outreach.

Tiba sekitar pukul 08.30 waktu setempat, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Prefektur Hiroshima Hidehiko Yuzaki dan Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui. Keduanya kemudian bersama-sama menuju Hiroshima Peace Memorial Museum.

Setelahnya, Presiden bersama para pemimpin negara lainnya menandatangani buku tamu untuk kemudian bersama-sama pemimpin lainnya berjalan menuju monumen peringatan atau cenotaph.

Baca juga : Hari Ketiga KTT G7, Jokowi akan Hadiri Sesi Kerja Sama dan Bertemu Pebisnis Jepang

Di depan monumen tersebut, Presiden dan para pemimpin negara kemudian melakukan upacara peletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para korban bom atom di Hiroshima.

Dalam kesempatan terpisah, Ibu Iriana bersama Ibu Yuko Kishida dan para pendamping pemimpin negara mitra G7 juga melakukan upacara peletakan karangan bunga di monumen dan memberikan penghormatan kepada para korban bom atom di Hiroshima.

Baca juga : Hadir Langsung di KTT G7, Zelensky Ingin Dunia Kuatkan Tekanan pada Rusia

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong semua negara turut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

“Pendekatan lama harus ditinggalkan, burden shifting, propaganda. Bumi ini butuh aksi nyata, bukan talk the talk yang tidak berujung konkret,” ujar Presiden dalam pidatonya pada Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu (20/5).

Menurut Presiden, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. “Sebuah komitmen yang harus diikuti dengan kemitraan yang memberdayakan,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan. Dukungan pendanaan dalam bentuk seperti utang, menurutnya hanya akan menjadi beban.

“Saya harus sampaikan, jujur negara berkembang ragu terhadap komitmen pendanaan negara maju yang hingga kini komitmen US$100 miliar/tahun masih belum terpenuhi,” lanjutnya. (Z-4)