Kishida Sesalkan Negaranya Jajah Korea Selatan

PERDANA Menteri Jepang Fumio Kishida mengakui kesalahan masa lalu negaranya terhadap warga Korea Selatan. Namun dia tidak meminta maaf atas kekejaman tersebut.

Secara pribadi, Kishida menyatakan hatinya sakit ketika memikirkan penderitaan dan rasa sakit selama pemerintahan kolonial Jepang. Dia menyatakan Seoul dan Tokyo berusaha memperbaiki hubungan di tengah ancaman nuklir dari Korea Utara.

Kunjungan bilateral Kishida pada Minggu (7/5) ke Korea Selatan menjadi yang pertama dalam 12 tahun pertama. Ini mengembalikan perjalanan yang dilakukan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ke Tokyo pada Maret, saat mereka berusaha untuk menutup bab perselisihan sejarah kedua negara. 

Baca juga: Sinergi Pemerintah-Swasta Perkuat Integrasi Ekonomi ASEAN

Berbicara kepada wartawan pada pengarahan setelah KTT, Kishida tidak menawarkan permintaan maaf resmi baru atas kesalahan saat pendudukan 1910-1945. Tetapi dia mengatakan pemerintahnya mewarisi sikap pemerintahan sebelumnya yang beberapa di antaranya telah mengeluarkan permintaan maaf.

“Bagi saya pribadi, hati saya sakit ketika memikirkan banyak orang yang menanggung penderitaan dan kesedihan yang mengerikan dalam keadaan sulit saat itu,” katanya.

Baca juga: Tersangka Pelempar Bom ke PM Jepang Ditangkap

Menanggapi pernyataan itu Yoon mengatakan masalah sejarah yang belum terselesaikan seharusnya ada langkah maju. Itu dapat diambil untuk memperdalam hubungan dalam menghadapi krisis internasional yang berkembang.

Yoon ingin membuat hubungan lebih baik dari sebelumnya. Seorang pejabat senior di kantor Yoon mengatakan pernyataan Kishida tidak terdapat dalam agenda tersebut.

Yoon berterima kasih kepada Kishida yang menunjukkan sikap tulusnya, meskipun tidak ada permintaan maaf. Perbedaan historis antara Korea Selatan dan Jepang membayangi hubungan yang berkembang antara kedua pemimpin.

Selama era pendahulu Yoon dan Kishida, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade. Warga Korea Selatan menuduh Jepang menggunakan kerja paksa selama pemerintahan kolonialnya, di antara pelanggaran lainnya.

Perselisihan meningkat pada 2018, ketika pengadilan Korea Selatan memerintahkan dua perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi kepada beberapa mantan karyawan Korea yang sudah lanjut usia untuk kerja paksa, mendorong kedua negara untuk memberlakukan tindakan pembalasan ekonomi tit-for-tat.

Dalam upaya untuk memperbaiki hubungan, Yoon telah mengusulkan agar bisnis Korea Selatan, bukan perusahaan Jepang memberi kompensasi kepada para korban tenaga kerja masa perang.

Langkah tersebut memicu reaksi keras dari beberapa korban. Selain itu Yoon juga dikritik telah memberikan lebih dari yang dia terima dalam upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang.

Fokus KTT baru berkisar pada kerja sama keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, kata Shin-wha Lee, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Korea yang berbasis di Seoul. “Kemampuan militer dan ekonomi mereka sangat penting untuk mempromosikan kerja sama keamanan regional multilateral, dan hubungan yang buruk antara kedua negara dapat menghalangi tujuan Amerika Serikat,” katanya.

Kishida mengatakan mereka membahas hubungan bilateral serta isu-isu regional dan global seperti Korea Utara. Dia mengatakan dia telah setuju untuk mengizinkan para ahli Korea Selatan untuk memeriksa rencana pelepasan air dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh, yang telah menjadi kontroversi dengan tetangga Jepang yang khawatir tentang kemungkinan dampak lingkungan.

Yoon, Kishida, dan Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mengadakan pertemuan trilateral akhir bulan ini di sela-sela pertemuan Kelompok Tujuh di Hiroshima untuk membahas Korea Utara, ketegasan Tiongkok, dan perang Rusia di Ukraina. Yoon diundang sebagai salah satu dari delapan negara penjangkauan. (Aljazeera/Z-3)